Kontroversi Kuota Dokter Jepang: Kebijakan Pemangkasan Dinilai Keliru di Tengah Krisis Aging

Kementerian Keuangan Jepang mengusulkan pengurangan jumlah mahasiswa kedokteran, dengan alasan proyeksi kelebihan pasokan dokter pada 2029–2032 seiring penurunan populasi. Namun, langkah ini menuai kritik tajam dari para ahli yang menilai kebijakan tersebut tidak rasional dan berbahaya bagi masa depan layanan kesehatan di negara dengan tingkat penuaan penduduk tertinggi di dunia.

Masahiro Kami, internis dan presiden Medical Governance Research Institute, yang telah meneliti isu kekurangan dokter selama lebih dari dua dekade, menegaskan bahwa dasar perhitungan kebutuhan dokter seharusnya bukan jumlah populasi, melainkan permintaan layanan medis. Indikator kuncinya adalah aging: populasi Jepang berusia 75 tahun ke atas diproyeksikan meningkat tajam hingga sekitar 2030, yang secara langsung akan mendongkrak kebutuhan akan perawatan kesehatan. Dengan demikian, asumsi bahwa pasokan dokter akan seimbang pada periode yang sama dinilai keliru.

Selain faktor aging, kemajuan teknologi medis juga meningkatkan permintaan dokter. Spesialisasi yang semakin sempit, seperti pada bidang neonatologi, kardiologi anak, dan neurologi anak, membuat setiap dokter hanya menangani cakupan yang lebih terbatas. Data menunjukkan bahwa dalam 25 tahun terakhir, populasi anak di bawah 15 tahun turun 26 persen, sementara jumlah dokter anak justru naik 27 persen. Namun, kekurangan dokter anak tetap akut: laporan Japan Pediatric Society menyebut 21 persen pusat pediatri regional yang idealnya memiliki minimal sembilan dokter, hanya dijalankan oleh empat dokter atau kurang.

Kritik juga menyoroti rendahnya output pelatihan dokter di Jepang. Berdasarkan OECD Health Statistics 2025, Jepang hanya meluluskan 7,5 dokter per 100.000 penduduk, jauh di bawah rata-rata. Sementara itu, negara-negara seperti Italia dan Portugal, yang juga menghadapi penurunan populasi, justru berencana menambah kuota. Korea Selatan, dengan tingkat kesuburan total 0,8, juga memperluas penerimaan mahasiswa kedokteran karena khawatir akan kekurangan dokter di masa depan. Langkah Jepang yang justru memangkas kuota tampak kontras dan tidak lazim di kancah global.

Sejarah juga mencatat kesalahan proyeksi pemerintah Jepang. Sejak 1980-an, kementerian kesehatan berulang kali meramalkan era kelebihan dokter, yang mendorong pengurangan kuota pada akhir dekade tersebut. Akibatnya, pada pertengahan 2000-an, muncul kasus ibu hamil yang kesulitan mendapatkan perawatan darurat, dan sistem kesehatan nyaris kolaps. Bahkan proyeksi 2006 yang memperkirakan kebutuhan dokter akan terpenuhi pada 2020-an terbukti keliru. Baru pada 2007, Menteri Kesehatan Yoichi Masuzoe membalik arah dengan memperluas kuota, yang mencegah kekurangan dokter yang lebih parah.

Bagi Indonesia, perdebatan ini menjadi pelajaran berharga. Dengan bonus demografi yang masih berlangsung, Indonesia justru menghadapi tantangan sebaliknya: kekurangan dokter yang kronis, terutama di daerah terpencil. Rasio dokter per 1.000 penduduk Indonesia masih di bawah standar WHO, dan distribusi tenaga kesehatan sangat timpang. Kebijakan Jepang yang memangkas kuota justru menjadi contoh bagaimana perencanaan yang salah dapat memperburuk krisis layanan kesehatan. Sebaliknya, Indonesia perlu memperluas akses pendidikan kedokteran, meningkatkan kualitas pelatihan, dan memastikan distribusi dokter yang merata, sambil mengantisipasi perubahan demografi di masa depan.

Keputusan final Jepang akan menjadi ujian apakah pemerintah mampu belajar dari sejarah dan tren global, atau justru mengulang kesalahan yang sama. Pertanyaan yang menggantung: apakah Jepang berani mengambil langkah kontroversial yang berisiko mengorbankan nyawa warganya demi efisiensi fiskal? Atau akankah kebijakan ini direvisi setelah mempertimbangkan dampak jangka panjang? Dunia, termasuk Indonesia, akan mengamati dengan saksama.