Krisis Kepemimpinan FIFA: Bos PSSI Yordania Tuding Infantino Lakukan Pemerasan

Ketegangan di pucuk pimpinan sepak bola dunia kembali memanas. Presiden Asosiasi Sepak Bola Yordania (JFA), Pangeran Ali bin Hussein, secara terbuka menyerang Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan tuduhan "pemerasan" (blackmail). Ia mengklaim FIFA menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah kerajaannya sebagai imbalan atas dukungan politiknya terhadap Infantino. Pernyataan ini disampaikan melalui akun media sosial X pada Selasa (4/8), dan langsung memicu gelombang reaksi di kancah sepak bola internasional.

Menurut Pangeran Ali, tawaran tersebut disampaikan secara lisan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Ia mengungkapkan bahwa FIFA menyiratkan dukungannya terhadap Infantino "akan sangat membantu asosiasi kami", setelah berbulan-bulan permintaan bantuan dari Yordania diabaikan. "Kami bangga menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Kami tidak mendukungnya sebelumnya dan tentu tidak akan mendukungnya sekarang," tulisnya. "Situasi ini jelas merupakan pemerasan, dan kami menolak untuk tunduk."

Tuduhan ini muncul di saat posisi Infantino tengah goyah. Rencananya untuk menjual sebagian saham komersial Piala Dunia—yang menurut FIFA dapat menghasilkan miliaran dolar untuk pembangunan sepak bola global—dipaksa dibatalkan setelah ditolak oleh konfederasi dan asosiasi nasional. Tenggat waktu keras yang diberlakukan pada 19 September lalu semakin memperuncing penolakan tersebut. Bahkan, Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafstrom dan direktur pengembangan sepak bola global Arsene Wenger dikabarkan menjauhkan diri dari kebijakan Infantino.

Pangeran Ali, yang juga dikenal sebagai tokoh reformis dalam dunia sepak bola, membeberkan sejumlah keluhan yang dihadapi asosiasinya sebagai negara kecil dengan "anggaran minimal". Ia menyoroti harga tiket yang "selangit" untuk suporter Yordania, sementara banyak di antara mereka justru ditolak visa untuk menyaksikan Piala Dunia di Amerika Serikat. Selain itu, uang hadiah untuk pemain yang berlaga di Piala Arab 2025—turnamen yang diselenggarakan FIFA—hingga kini belum juga dibayarkan.

Yang lebih memberatkan, Yordania harus menanggung beban pajak yang dikenakan pemerintah AS melalui FIFA atas partisipasi mereka di Piala Dunia. "Kami dikenai pajak oleh pemerintah AS melalui FIFA. Uang yang seharusnya untuk pemain dan staf," keluhnya. "Tim yang bermarkas di Kanada dan Meksiko tidak mengalami hal ini. Karena kami berada di AS, kami harus menanggung biaya pajak yang sangat besar."

Kritik ini tidak hanya menyoroti masalah finansial, tetapi juga menggarisbawahi ketimpangan perlakuan antara federasi besar dan kecil. Bagi Indonesia, yang juga memiliki sejarah panjang perjuangan melawan dominasi FIFA, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola yang transparan dan adil. Federasi sepak bola nasional di Asia Tenggara, termasuk PSSI, kerap menghadapi dilema serupa: harus tunduk pada kebijakan FIFA demi kelancaran kompetisi, atau bersuara kritis meski berisiko terkena sanksi.

Pernyataan Pangeran Ali juga menyiratkan adanya masalah kepemimpinan di FIFA. "Ada masalah dengan kepemimpinan," ujarnya, merujuk pada jarak yang diambil sejumlah eksekutif kunci dari Infantino. Ini bukan pertama kalinya Infantino menghadapi kritik; sebelumnya ia juga dituding otoriter dan tidak transparan dalam pengambilan keputusan. Namun, tuduhan "pemerasan" dari seorang anggota keluarga kerajaan yang juga mantan wakil presiden FIFA ini menambah daftar panjang tantangan yang harus dihadapi pria asal Swiss tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, FIFA belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut. Reuters telah menghubungi FIFA untuk meminta komentar, namun belum ada jawaban. Sementara itu, Pangeran Ali menegaskan bahwa Yordania tidak akan mengubah sikapnya. "Kami tidak akan pernah mendukungnya," tegasnya.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: akankah tuduhan ini memicu gerakan reformasi yang lebih luas di dalam FIFA? Atau justru semakin memperkuat posisi Infantino dengan menggalang dukungan dari federasi-federasi yang selama ini diuntungkan oleh kebijakannya? Bagi pengamat sepak bola, kasus ini menjadi ujian kredibilitas FIFA sebagai penjaga integritas olahraga paling populer di dunia. Jika tuduhan terbukti, bukan tidak mungkin tuntutan untuk perubahan kepemimpinan akan semakin menguat, baik dari dalam maupun luar organisasi.