Ketua NCSS Baru Soroti Kolaborasi dan AI untuk Hadapi Tantangan Sosial Singapura yang Makin Kompleks
Baca dalam 60 detik
- Gregory Vijayendran resmi memimpin NCSS Singapura selama tiga tahun, menekankan perlunya kolaborasi antar lembaga sosial.
- Ia mendorong pemanfaatan AI untuk efisiensi administrasi tanpa mengorbankan empati dalam pelayanan sosial.
- NCSS berencana mengadopsi model pendanaan baru dan memperkuat riset berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas layanan.

Singapura, 5 Agustus 2024 โ Gregory Vijayendran, pengacara senior dan mitra di firma hukum Rajah & Tann, resmi menjabat sebagai ketua National Council of Social Service (NCSS) mulai 1 Agustus lalu. Di tengah meningkatnya kompleksitas kebutuhan sosial, ia menyerukan penguatan kemitraan antar lembaga dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efektivitas layanan.
Vijayendran mengambil alih kepemimpinan di saat Singapura menghadapi berbagai tantangan sosial yang kian berlapis, mulai dari kelelahan pengasuh, masalah kesehatan mental, hingga isolasi sosial. Menurutnya, keluarga-keluarga kini sering dihadapkan pada rangkaian persoalan yang saling terkait, sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif untuk mengurangi hambatan akses bantuan.
"Kita mungkin melihat kelelahan pengasuh, masalah kesehatan mental, atau isolasi sosial. Ketika ini menjadi bagian dari masalah kompleks yang dihadapi sebuah keluarga, kita perlu mencari cara untuk mengurangi titik-titik kesulitan agar mereka mendapat bantuan dengan cepat," ujarnya dalam wawancara dengan CNA.
Ia juga menyoroti peran AI sebagai kekuatan yang mengubah lanskap sektor sosial. Menurutnya, lembaga sosial harus cerdas memanfaatkan teknologi untuk meringankan beban administratif dan meningkatkan produktivitas, namun tetap menjaga sentuhan kemanusiaan yang menjadi inti pekerjaan sosial. "Bagaimana kita bekerja cerdas dengan AI? Bagaimana kita memanfaatkan AI untuk mengurangi aspek administrasi dan fokus pada keahlian kita? Yang penting, jangan sampai kehilangan keunggulan khas kita, yaitu faktor belas kasih dan empati," jelasnya.
Di tengah meningkatnya permintaan layanan sosial, Vijayendran menekankan perlunya keseimbangan antara memberikan dukungan dan mencegah ketergantungan jangka panjang. Ia mengakui bahwa sebagian individu dan keluarga dapat menjadi mandiri seiring waktu, namun ada pula yang membutuhkan bantuan berkelanjutan karena kondisi tertentu. "Pertanyaannya, bagaimana kita melepaskan diri dari bantuan eksternal yang bisa menjadi penopang berbahaya, dan menjadi lebih mandiri serta tangguh? Ini memerlukan penilaian hati-hati dan pendampingan bersama individu serta keluarga yang terlibat," tuturnya.
Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa kesuksesan tidak semata diukur dari berkurangnya ketergantungan pada layanan sosial. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Kelompok rentan seperti anak korban kekerasan mungkin memerlukan dukungan bertahun-tahun untuk pulih dari trauma, dan hal ini harus menjadi prioritas.
Dalam menghadapi lingkungan penggalangan dana yang semakin sulit, Vijayendran mendorong organisasi amal untuk memikirkan ulang model pendanaan dan cara mereka berkolaborasi. Alih-alih memperluas di luar kompetensi inti, lembaga sebaiknya fokus pada kekuatan masing-masing dan bermitra dengan pihak lain untuk mencapai hasil yang lebih baik. "Kita perlu melihat aspek ini secara lebih kreatif, memikirkan berbagai cara dan model pendanaan. Jika itu berarti kemitraan dengan pemangku kepentingan lain, maka saya akan fokus pada program inti saya, memastikan pendanaan, dan menunjukkan hasil yang nyata," paparnya.
Ke depan, ia berharap akan lebih banyak kemitraan nyata antar organisasi yang dapat diukur dampaknya. Selain itu, ia ingin mendorong riset berbasis bukti dan penelitian translasional agar Singapura dapat berbagi kepemimpinan pemikiran dengan negara tetangga. "Harapannya, kita akan melihat lebih banyak kerja sama dan kemitraan yang terukur. Pada saat yang sama, saya ingin melihat riset berbasis bukti yang lebih matang, di mana Singapura mampu berbagi kepemimpinan pemikiran dengan tetangga kita," ungkapnya.
Bagi Indonesia, langkah NCSS ini relevan dengan upaya penguatan layanan sosial di dalam negeri. Kolaborasi lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi serupa dapat menjadi pelajaran berharga bagi Kementerian Sosial dan organisasi non-pemerintah di Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan efektivitas penanganan masalah sosial. Adopsi AI untuk efisiensi administrasi, misalnya, dapat membantu mengurangi beban kerja pekerja sosial di daerah terpencil.
Vijayendran menutup dengan menegaskan bahwa kekuatan terbesar sektor sosial terletak pada sumber daya manusianya. "Ini adalah panggilan mulia. Melibatkan pengorbanan, pelayanan, dan pengelolaan yang baik. Anda dipanggil untuk berada di sektor ini pada waktu ini untuk membuat perbedaan," pungkasnya. Pertanyaannya, akankah lembaga sosial di kawasan ini mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan esensi kemanusiaan?



