Arbaeen 2026: 4,88 Juta Jemaah Padati Karbala di Tengah Ketegangan AS-Iran dan Krisis Ekonomi Irak

Sejak awal bulan suci Muharram, lebih dari 4,88 juta peziarah telah memasuki Irak untuk mengikuti ritual Arbaeen di kota suci Karbala, menjadikannya salah satu pertemuan keagamaan tahunan terbesar di dunia. Perayaan yang jatuh pada Selasa (4/8/2026) ini berlangsung di tengah ketegangan regional yang memanas, khususnya setelah serangan AS-Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan meningkatnya kekhawatiran akan babak baru eskalasi perang di Timur Tengah.

Arbaeen, yang diperingati 40 hari setelah Asyura, mengenang syahidnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad, beserta keluarganya dalam Pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Bagi umat Syiah di seluruh dunia, momen ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan simbol perlawanan dan pengorbanan yang memiliki resonansi politik mendalam, terutama di tengah gejolak kawasan saat ini.

Komando operasi yang mengawasi perjalanan Arbaeen di Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Irak mengonfirmasi bahwa jumlah peziarah yang masuk terus bertambah, dengan kedatangan dari berbagai negara masih berlangsung. Namun, di balik angka yang mengesankan tersebut, terdapat sinyal yang mengkhawatirkan: sejumlah pengamat mencatat penurunan signifikan partisipasi peziarah dari negara-negara Arab, Eropa, dan kawasan lain, sementara bendera Iran justru mendominasi sepanjang jalur Najaf-Karbala.

Aqeel al-Rubaie, seorang peziarah asal Baghdad yang tengah dalam perjalanan menuju Karbala, mengungkapkan bahwa bendera Iran sangat mencolok di sepanjang jalan, sementara bendera negara lain jauh lebih jarang terlihat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia mengaitkan fenomena ini dengan "perang dan peristiwa yang terjadi di seluruh kawasan, yang telah memengaruhi jumlah peziarah Arab dan asing." Senada dengannya, Hassan al-Sarai, peziarah lain dari Baghdad, mengaku nyaris tidak melihat bendera selain Iran, baik di jalan maupun di dalam dan sekitar kota Karbala.

Kehadiran Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang tiba di Najaf pada Senin dan melanjutkan perjalanan ke Karbala, menjadi pengingat akan posisi Irak yang sulit. Irak selama ini berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan Washington dan Teheran, namun kini terjepit di antara dua kekuatan yang saling bermusuhan. Langkah Araghchi juga dibaca sebagai upaya Teheran untuk menunjukkan pengaruhnya di Irak, sekaligus menegaskan solidaritas Syiah di tengah tekanan internasional.

Di sisi lain, perayaan tahun ini berlangsung di tengah kondisi ekonomi Irak yang memprihatinkan. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik telah mengganggu ekspor minyak Irak, yang menyumbang lebih dari 90 persen pendapatan negara. Akibatnya, pemerintah Baghdad harus menghadapi defisit anggaran yang parah, sementara biaya logistik untuk menyelenggarakan acara sebesar Arbaeen—mulai dari layanan makanan, air, hingga medis bagi jutaan peziarah—terus membengkak.

Lebih jauh, Baghdad tengah bergulat dengan tugas berat untuk melucuti senjata milisi-milisi yang sebagian besar didukung Iran. Namun, kelompok milisi terkuat, Kataib Hezbollah, dalam pernyataan resminya menolak seruan pelucutan senjata dan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan apa yang mereka sebut "senjata perlawanan". Sikap ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Irak untuk mengendalikan kekuatan bersenjata di luar kendali negara masih akan menghadapi hambatan besar, dan berpotensi memicu ketidakstabilan lebih lanjut.

Di Iran, banyak umat Syiah yang tidak dapat melakukan perjalanan ke Karbala menggelar peringatan serupa dengan nuansa politik yang kental. Di Teheran, ribuan pria dan wanita berpakaian hitam berjalan sejauh hampir 20 kilometer menuju sebuah tempat suci di selatan kota, sambil meneriakkan slogan-slogan yang menuntut pembalasan atas kematian Khamenei. Sebagian demonstran bahkan terlihat menginjak-injak bendera Amerika Serikat dan Israel. Media pemerintah melaporkan aksi serupa terjadi di berbagai kota lain di Iran, menunjukkan bagaimana ritual keagamaan ini berubah menjadi ajang ekspresi politik dan nasionalisme.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan historis dan kultural yang kuat dengan Irak, khususnya di kalangan komunitas Syiah. Selain itu, stabilitas kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada harga minyak dunia, yang pada gilirannya memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga perlu mencermati potensi eskalasi konflik yang dapat memicu gelombang pengungsian baru dan memperluas dampak kemanusiaan hingga ke Asia Tenggara.

Ke depan, pertanyaan besar yang menggantung adalah: akankah Irak mampu mempertahankan perannya sebagai tuan rumah perayaan keagamaan yang inklusif di tengah tekanan ekonomi dan politik yang semakin berat? Atau justru Arbaeen tahun ini menjadi cermin dari perpecahan yang semakin dalam di kawasan, di mana simbol-simbol keagamaan digunakan untuk memperkuat klaim kekuasaan? Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan Irak, tetapi juga peta politik Timur Tengah yang lebih luas.