Prabowo Turun Tangan: Instruksi Keras ke Bahlil untuk Hentikan Pemadaman Listrik di Kalimantan
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto secara khusus memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk berkoordinasi dengan PLN menyelesaikan pemadaman listrik di Kalimantan.
- Gangguan dipastikan bukan akibat defisit pasokan energi, melainkan terkait pemeliharaan dan kerusakan jaringan, termasuk PLTU Asam-Asam.
- Langkah pemulihan difokuskan pada percepatan perbaikan pembangkit di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan target penyelesaian segera.
Presiden Prabowo Subianto mengambil alih kendali atas persoalan kelistrikan di Kalimantan dengan memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menuntaskan pemadaman listrik yang masih melanda sejumlah wilayah. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, menandakan bahwa gangguan pasokan listrik di Pulau Kalimantan telah menjadi perhatian serius di tingkat tertinggi pemerintahan.
Dalam rapat yang turut dihadiri Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto serta Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria, Bahlil mengakui bahwa pemadaman masih terjadi di beberapa titik. "Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Di dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman di beberapa titik," ujarnya kepada wartawan.
Arahan presiden ini tidak main-main. Bahlil menegaskan bahwa dirinya diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah terukur bersama PT PLN (Persero). "Karena itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik," tambahnya. Kehadiran Dony Oskaria dalam rapat tersebut mengisyaratkan bahwa koordinasi dengan Danantara, sebagai pengelola investasi BUMN, menjadi bagian dari strategi penyelesaian masalah ini.
Yang menarik, Bahlil mengklarifikasi bahwa pemadaman ini bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan energi. Berdasarkan informasi dari PLN, gangguan lebih banyak dipicu oleh pekerjaan pemeliharaan dan permasalahan jaringan. "Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan, bukan persoalan energinya. Energinya enggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi. Bahkan ada beberapa, konon cerita dari PLN, bahwa terkait dengan jaringannya juga," jelasnya. Pernyataan ini penting untuk meredam kekhawatiran akan krisis energi yang lebih mendasar.
Di lapangan, PLN sendiri telah bergerak cepat. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), Iwan Soelistijono, mengonfirmasi bahwa gangguan terjadi pada generator PLTU Asam-Asam serta kebocoran pipa boiler dan turbin pada dua unit pembangkit Independent Power Producer (IPP). Kondisi ini mengurangi kemampuan pasok sistem, sehingga berdampak pada terbatasnya aliran listrik di sebagian besar Kalselteng. PLN mengerahkan personel terbaik dan memperkuat koordinasi teknis untuk memulihkan pasokan secepatnya.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan, pemadaman ini tentu bukan sekadar ketidaknyamanan. Gangguan listrik yang berkepanjangan dapat menghambat aktivitas industri, layanan publik, dan kehidupan sehari-hari. Apalagi, Kalimantan tengah menjadi lokasi strategis bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun. Keandalan pasokan listrik di wilayah ini menjadi prasyarat mutlak untuk menarik investasi dan memastikan kelancaran proyek-proyek nasional.
PLN sendiri telah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan seluruh personel di lapangan bekerja maksimal. "Bersama pengelola pembangkit dan seluruh pemangku kepentingan, PLN mengerahkan personel terbaik serta memperkuat koordinasi teknis agar pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat segera kembali optimal," kata Iwan. Dukungan masyarakat juga diapresiasi sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem selama masa pemulihan.
Langkah presiden yang turun tangan langsung ini menunjukkan bahwa masalah kelistrikan bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjadi isu politik dan ekonomi yang membutuhkan solusi cepat. Pertanyaannya, apakah koordinasi antara pemerintah, PLN, dan Danantara cukup efektif untuk mencegah terulangnya gangguan serupa di masa depan? Atau justru diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur kelistrikan di luar Jawa yang selama ini kerap terabaikan?
