Bantuan Tunai India Membengkak, Risiko Fiskal Mengintai

India, negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, kian bergantung pada bantuan tunai untuk menahan warganya dari jurang kemiskinan. Dalam satu dekade terakhir, alokasi pemerintah pusat dan negara bagian untuk skema transfer langsung melonjak lebih dari 20 kali lipat, dari di bawah 2 miliar dolar AS pada 2015 menjadi hampir 30 miliar dolar AS pada 2025. Kini, belanja tersebut setara hampir 1% produk domestik bruto (PDB) India dan lebih dari 10% pengeluaran sektor sosial negara itu.

Menurut data ProjectDEEP, organisasi yang mengkaji kebijakan berbasis tunai, pertumbuhan ini melampaui kenaikan belanja program sosial unggulan seperti jaminan pangan dan ketenagakerjaan. Sebanyak 17 dari 28 negara bagian India dan satu wilayah federal—Delhi—kini memberikan transfer tunai bulanan, naik drastis dari hanya empat negara bagian pada 2019. Besaran bervariasi antara 1.000 hingga 2.500 rupee per bulan, atau sekitar 10,5 hingga 26 dolar AS.

Direktur Crisil Intelligence dalam laporan terbarunya menyebut bantuan ini sebagai "bantalan baru konsumsi rumah tangga India". Bagi 20% rumah tangga termiskin, median transfer 1.500 rupee per bulan mampu menutupi 74% pengeluaran bulanan di pedesaan dan 51% di perkotaan. Dana itu menjadi penyangga saat ekonomi menghadapi risiko inflasi akibat harga energi tinggi dan fenomena El Niño.

Namun, di balik manfaat jangka pendek, kekhawatiran membesar terhadap beban fiskal. Survei Ekonomi India—dokumen tahunan pemerintah menjelang anggaran—menyebut skema ini sebagai "pendorong utama" tekanan fiskal negara bagian. Setengah dari negara bagian yang menjalankan program mengalami defisit pendapatan. Pada tahun fiskal 2026, pinjaman pasar bruto negara bagian melonjak 15,2% secara tahunan, lebih cepat dari pinjaman pemerintah pusat. Dari negara bagian pemberi bantuan, 12 mencatat pertumbuhan pinjaman dua digit.

Pembiayaan skema ini sebagian besar berasal dari pengalihan belanja dan sebagian dari defisit yang lebih tinggi, demikian temuan Axis Research dalam studi 2025. Artinya, kenaikan belanja transfer tunai mengorbankan belanja di sektor lain. Survei Ekonomi menyerukan evaluasi berkala karena "ruang untuk memperluas belanja modal produktif menjadi semakin terbatas".

Pankhuri Shah, salah satu pendiri ProjectDEEP, mengakui evaluasi dampak nyaris tidak ada. "Sebagian besar skema tidak memiliki tanggal akhir dan hanya meningkatkan stabilitas jangka pendek, bukan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan," katanya. Ia mencontohkan, jika tujuan bantuan adalah dukungan konsumsi lansia, namun transfer pensiun hanya 200 rupee, maka tidak efektif. Pemerintah juga perlu menilai apakah uang tunai dapat menggantikan bantuan barang seperti unggas, perlengkapan bayi, atau subsidi energi dan traktor. Langkah itu bisa mengurangi biaya administrasi dan tumpang tindih manfaat.

Eksperimen ProjectDEEP di desa Krishanpur, Maharashtra, memberikan gambaran alternatif. Pada Juni 2022, Shah dan rekannya membagikan 65.000 rupee (sekitar 680 dolar AS) secara lump-sum kepada 50 rumah tangga. Dalam tiga tahun, proyek diperluas ke enam desa lain, menyalurkan lebih dari setengah juta dolar ke 3.500 keluarga. Hampir 90% dana digunakan untuk meningkatkan mata pencaharian, melunasi utang, dan menciptakan aset penghasil pendapatan. Seorang penerima bernama Shobha membeli mesin penggilingan tepung kecil, yang menghemat waktu dan biaya sekaligus menjadi sumber pendapatan baru.

Studi perbandingan di Kenya juga menunjukkan tingkat pengembalian lebih tinggi per dolar yang dibelanjakan untuk transfer lump-sum dibandingkan kredit bulanan. Namun, penerapan di skala besar sulit. Dr. Vidya Mahambare, profesor ekonomi di Great Lakes Institute Chennai, mengingatkan bahwa lump-sum bersifat irreversible sehingga penargetan harus sempurna. "Jumlah besar memusatkan risiko penyalahgunaan. Biaya juga harus ditanggung pemerintah dalam satu tahun anggaran," ujarnya. Ia menekankan fokus negara harus pada pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja. "Uang tunai bisa menyangga konsumsi, tapi tidak bisa menggantikan pekerjaan. Begitu keluarga tergantung pada transfer, sulit menariknya kembali."

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman India. Program bantuan tunai di Indonesia, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), juga menghadapi tantangan serupa: efektivitas jangka pendek versus beban fiskal jangka panjang. Tanpa evaluasi dampak yang ketat dan desain yang mendorong kemandirian, skema serupa berpotensi menjadi jebakan belanja yang menghambat investasi produktif. Pertanyaan kuncinya: mampukah pemerintah merancang transfer tunai yang tidak hanya menjadi bantalan, tetapi juga batu loncatan keluar dari kemiskinan?