Ketika Prasangka Berubah Menjadi Kebijakan: Pola Eskalasi yang Mengancam Eksistensi Trans

Kebijakan yang menyasar komunitas transgender di berbagai belahan dunia tidak lagi sekadar wacana perbedaan pendapat, melainkan telah memasuki fase sistematis yang oleh seorang peneliti disebut sebagai "trans eliminationism"—upaya menghapus keberadaan sosial, hukum, dan bahkan fisik mereka. Sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam International Journal of Transgender Health mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang tampak sebagai perlindungan publik sejatinya mengikuti pola eskalasi yang pernah terjadi pada kelompok minoritas lainnya.

Konsep eliminationism pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan politik Daniel Goldhagen untuk menggambarkan ideologi yang menganggap suatu kelompok tidak sesuai dengan masyarakat sehingga harus disingkirkan. Dalam konteks transgender, pola ini berjalan dalam spektrum—dari yang paling ringan seperti pembatasan akses layanan kesehatan, larangan perubahan dokumen identitas, hingga yang paling ekstrem seperti kriminalisasi dan kekerasan fisik. Di Amerika Serikat, misalnya, rancangan undang-undang anti-trans terus bermunculan di berbagai negara bagian, sementara Selandia Baru tengah membahas RUU yang mendefinisikan ulang makna perempuan dan laki-laki berdasarkan sel reproduksi.

Peneliti mengidentifikasi tiga mekanisme kunci yang mempercepat eskalasi ini. Pertama, dehumanisasi—penggambaran kelompok trans sebagai irasional, cacat, atau tidak bermoral sehingga menurunkan hambatan moral untuk menyakiti mereka. Kedua, konstruksi ancaman buatan, di mana kelompok trans diposisikan sebagai bahaya bagi anak-anak, keselamatan publik, atau tatanan sosial. Ketiga, reduksionisme biologis, yaitu penyederhanaan kompleksitas seks dan gender menjadi satu ciri biologis yang dianggap sebagai esensi seseorang, sehingga keberadaan trans menjadi mustahil secara definisi.

Yang mengkhawatirkan, menurut analis, pola ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Eskalasi berlangsung secara bertahap, satu kebijakan, satu justifikasi, dan satu kompromi pada satu waktu. Namun, sejarah juga mencatat bahwa lintasan serupa pernah berhasil diinterupsi dan dibalikkan, misalnya dalam pencabutan undang-undang kriminalisasi homoseksualitas di banyak yurisdiksi. Keberhasilan itu dibangun di atas perlawanan berkelanjutan dan kepemimpinan komunitas.

Bagi Indonesia, meskipun belum ada kebijakan setajam di negara lain, gelombang diskursus anti-trans mulai terasa. Beberapa kelompok konservatif kerap menggunakan argumen biologis dan moral untuk membatasi ruang gerak komunitas transgender, terutama dalam akses layanan kesehatan dan pengakuan hukum. Tanpa pemahaman yang jelas tentang pola eskalasi ini, bukan tidak mungkin retorika yang sama akan menjelma menjadi kebijakan yang lebih represif.

Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah masyarakat dan pembuat kebijakan di Indonesia cukup waspada untuk mengenali tanda-tanda awal eliminationism sebelum terlambat?