Xi Jinping Jamin Dukung Kedaulatan Myanmar di Tengah Ketegangan Hubungan Bilateral
Baca dalam 60 detik
- Presiden China Xi Jinping menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Myanmar dalam pertemuan dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing di Beijing.
- Kunjungan Hlaing terjadi di tengah merenggangnya hubungan akibat pusat penipuan daring di perbatasan yang merugikan warga China, namun Beijing tetap menjadi mitra utama Myanmar pasca-kudeta 2021.
- China mendorong rekonsiliasi politik di Myanmar melalui dialog, sambil menekankan pemberantasan kejahatan lintas batas seperti penipuan telekomunikasi dan narkotika.
Presiden China Xi Jinping secara resmi menjamin dukungan Beijing terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Myanmar dalam pertemuan dengan Presiden Min Aung Hlaing di Balai Rakyat Beijing, Selasa (17/6). Langkah ini menegaskan kembali posisi China sebagai sekutu terpenting junta militer Myanmar di tengah tekanan internasional yang terus berlanjut pasca-kudeta 2021.
Kunjungan kenegaraan kedua Hlaing sejak menjabat presiden sipil pada April lalu ini berlangsung di saat hubungan kedua negara mulai diuji oleh maraknya pusat penipuan daring di sepanjang perbatasan China-Myanmar. Para analis menilai praktik ilegal yang menyasar warga China itu telah menggerogoti kepercayaan Beijing terhadap pemerintahan Naypyidaw. Meski demikian, Xi tetap menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Myanmar menjaga stabilitas dan keamanan nasionalnya.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan media pemerintah China, Xi menekankan pentingnya kerja sama bilateral dalam memberantas kejahatan lintas batas. “Kedua negara harus terus menindak tegas penipuan telekomunikasi, perjudian daring, dan perdagangan narkotika,” ujar Xi. Ia juga menyebut hubungan China-Myanmar telah “bertahan dalam suka dan duka” serta mendorong semua pihak di Myanmar untuk memajukan perdamaian dan rekonsiliasi melalui dialog.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas Myanmar yang menjadi salah satu agenda utama keketuaan ASEAN. Dukungan China terhadap junta militer berpotensi memperumit upaya ASEAN dalam mendorong implementasi Konsensus Lima Poin, terutama terkait dialog inklusif dan penghentian kekerasan. Selain itu, maraknya pusat penipuan daring di perbatasan China-Myanmar juga menjadi perhatian karena modus serupa ditemukan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Hlaing, yang tiba di Beijing pada Senin dengan sambutan resmi, dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Legislatif Tertinggi Zhao Leji. Kunjungan ini menjadi ujian bagi kemampuan China untuk menyeimbangkan dukungan politiknya terhadap junta dengan tuntutan keamanan domestik. Pertanyaannya, sejauh mana Beijing bersedia menekan Naypyidaw untuk membersihkan pusat kejahatan di perbatasan tanpa mengorbankan aliansi strategisnya?
