Anwar Akui Terpaksa Gelar Pemilu Kilat di Negeri Sembilan: 'Tak Ada Pilihan Lain'

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengakui bahwa pemilihan umum negara bagian (PRN) di Negeri Sembilan yang dimajukan bukanlah skenario yang ia inginkan. Namun, menurutnya, langkah itu tak terhindarkan setelah sekelompok anggota dewan dari UMNO—partai kunci dalam koalisi Barisan Nasional (BN)—menarik dukungan terhadap Menteri Besar Aminuddin Harun pada akhir April lalu. Anwar menyebut tindakan itu sebagai "wayang kulit" yang memaksanya mengambil keputusan politik yang tidak populer.

Dalam peluncuran kampanye Pakatan Harapan (PH) di Seremban pada Jumat malam (12/6), Anwar menegaskan bahwa pemerintah federal sebenarnya memiliki banyak pekerjaan rumah. "Sejujurnya, saya tidak pernah menginginkan pemilu kilat. Tapi kami dipaksa karena tidak ada pilihan lain," ujarnya seperti dikutip The Star. Ia juga menyoroti "ketidaksabaran" UMNO yang mendorong pembubaran DPRD di Negeri Sembilan dan Johor, padahal masa jabatan kedua pemerintahan negara bagian itu belum genap tiga tahun.

Ketegangan antara PH dan BN di Negeri Sembilan mencapai puncak pada 27 April, ketika 14 anggota dewan dari UMNO mencabut dukungan terhadap Aminuddin. Alasan yang dikemukakan adalah penanganan krisis yang melibatkan monarki negara bagian. Meskipun kemudian mereka menarik kembali langkah tersebut, DPRD Negeri Sembilan tetap dibubarkan pada 5 Juni, dan pemilu dimajukan ke 1 Agustus—lebih dari dua tahun sebelum jadwal normal pada November 2028. Langkah serupa juga terjadi di Johor, di mana BN membubarkan DPRD pada 1 Juni dan pemilu akan digelar 11 Juli.

Anwar secara terbuka mengkritik sikap UMNO yang dinilainya terlalu bernafsu merebut kekuasaan. "Saya meminta kesabaran. Kita punya tanggung jawab menjaga kesejahteraan rakyat... Masa jabatan ini bahkan belum mencapai tiga tahun, tapi ada yang tidak sabar dan ingin merebut kekuasaan," katanya sebagaimana dilaporkan New Straits Times. Ia juga mempertanyakan motif di balik langkah tersebut: "Jika pemerintah federal mengabaikan Negeri Sembilan atau Johor, mungkin ada alasan untuk marah. Tapi saya tidak pernah mendengar keluhan seperti itu. Jadi, apa sebenarnya yang mereka perjuangkan?"

Di sisi lain, Presiden UMNO sekaligus Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi membantah tuduhan pengkhianatan. Dalam konferensi pers pada Sabtu (13/6), ia menyatakan bahwa partainya telah memerintahkan 14 anggota dewan tersebut untuk tetap mendukung Aminuddin setelah sempat mencabut dukungan. "Saya tidak menganggap ada pengkhianatan," ujarnya seperti dikutip Free Malaysia Today. Zahid juga menambahkan bahwa meskipun UMNO setuju mendukung Aminuddin hingga akhir masa jabatan, keputusan membubarkan DPRD adalah hak prerogatif menteri besar.

Para analis sebelumnya menilai bahwa pembubaran DPRD Negeri Sembilan oleh PH merupakan respons "timbal balik" atas langkah BN di Johor. Negeri Sembilan pun dianggap sebagai barometer untuk mengukur sentimen pemilih dan menentukan arah PH ke depan. Anwar sendiri menyerukan kepada pemilih untuk memberikan mandat baru kepada PH pada pemilu ke-16 tersebut, yang akan memungkinkan Aminuddin kembali menjabat sebagai menteri besar. Aminuddin juga menjabat sebagai wakil presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar.

Dalam pidatonya, Anwar menekankan bahwa pemerintahannya berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. "Untuk bisa melakukan ini, kami membutuhkan stabilitas, bukan rencana untuk mengguncang pemerintah atau mencoba pemerintahan belakang," tegasnya. Ia juga menegaskan tidak tertarik pada permusuhan, mengingat di sampingnya duduk para pemimpin UMNO, termasuk wakil perdana menteri yang juga presiden UMNO. "Kami terus bekerja sama seperti biasa karena kami peduli pada rakyat."

Dengan PH yang mengumumkan akan bertarung di seluruh 36 kursi, BN pun menyatakan akan maju sendiri. Zahid pada 9 Juni mengatakan bahwa partainya tidak punya pilihan selain "go solo" setelah PH mengambil sikap tersebut. Pertarungan sengit antara dua koalisi yang sebelumnya bersekutu ini diprediksi akan menjadi ujian elektoral yang krusial, tidak hanya bagi peta politik Negeri Sembilan, tetapi juga bagi stabilitas pemerintahan Anwar di tingkat federal. Akankah pemilih memberikan mandat penuh kepada PH, atau justru memilih keseimbangan baru dengan BN? Jawabannya akan diketahui pada 1 Agustus mendatang.