DPR Desak MBG Dihentikan Sementara Selama Libur Sekolah: Evaluasi Boros Rp1 Triliun per Bulan

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah yang berlangsung 29 Juni hingga 10 Juli mendatang. Usulan ini muncul sebagai respons atas temuan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang mengungkapkan adanya pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan dalam program andalan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai temuan itu menjadi alarm serius yang tidak bisa diabaikan. Menurutnya, momentum libur sekolah dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG. “Penghentian sementara ini penting agar pemerintah bisa melihat secara objektif pelaksanaan program selama ini,” ujar Charles saat dihubungi, Sabtu (13/6).

Politikus PDIP itu menegaskan bahwa dugaan pemborosan dalam program MBG tidak boleh dianggap sepele, terutama di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah dan kebutuhan anggaran besar di sektor lain. Ia mengusulkan agar selama masa evaluasi, pemerintah melakukan audit terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, dan tata kelola pengadaan.

Charles juga mendorong penutupan permanen dapur SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan akibat konsumsi MBG. “Keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa parameter keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang dibelanjakan. “Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel,” kata Charles.

Usulan ini mengemuka di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap efektivitas program MBG yang digadang-gadang sebagai salah satu prioritas pemerintah. Dengan adanya temuan pemborosan dan insiden keracunan massal, tekanan untuk melakukan perbaikan tata kelola semakin kuat. Ke depan, Komisi IX DPR berharap evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret, termasuk kemungkinan perubahan mekanisme distribusi dan pengawasan yang lebih ketat.

Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah pemerintah merespons usulan ini dengan langkah nyata, atau justru mempertahankan program tanpa perubahan berarti? Jawabannya akan menentukan nasib jutaan anak penerima manfaat dan kepercayaan publik terhadap program strategis ini.