Pemadaman Bergilir di Jawa: Alarm Kerentanan Sistem Kelistrikan Nasional

Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa sejak awal pekan ini membuka kembali luka lama: ketakutan publik akan terulangnya peristiwa blackout massal seperti yang terjadi pada 2019. Kali ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta menjadi daerah yang merasakan dampaknya, memicu spekulasi tentang penyebab di balik gangguan pasokan listrik yang kian sering terjadi.

Peristiwa ini bukan sekadar gangguan teknis biasa. Hanya sebulan sebelumnya, sebagian Sumatra mengalami pemadaman total yang menewaskan lima orang akibat keracunan asap genset. Kini, giliran Jawa yang harus merasakan ketidakpastian pasokan listrik, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki genset cadangan. Kerugian ekonomi dan sosial pun mengintai di tengah musim kemarau yang meningkatkan konsumsi listrik.

Pakar strategi transisi energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menduga pemadaman di Jawa disebabkan oleh kapasitas pembangkit yang tidak mampu beroperasi maksimal. “PLN terpaksa melakukan load curtailment, yaitu sengaja memadamkan listrik untuk mengurangi beban karena daya tidak mencukupi,” ujarnya. Dugaan ini diperkuat oleh keluhan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) sejak April lalu bahwa stok batu bara di sejumlah PLTU sudah di bawah ambang aman, dengan hari operasi pembangkit (HOP) kurang dari 10 hari, jauh dari standar ideal 25 hari.

Fabby menengarai bahwa keterlambatan Kementerian ESDM dalam mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara menjadi biang keladi menipisnya pasokan. Pemerintah yang maju mundur soal kuota produksi—awalnya menurunkan target, lalu berencana merelaksasi setelah harga batu bara internasional naik—dinilai memperparah situasi. “Harga tinggi membuat pengusaha lebih memilih ekspor daripada memenuhi kebutuhan domestik,” tambahnya.

Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Yudha Wiranegara, menambahkan bahwa faktor permintaan juga berperan. “Musim kemarau meningkatkan penggunaan AC dan kipas angin, sehingga konsumsi listrik melonjak,” jelasnya. Namun, ia menekankan bahwa akar masalah sebenarnya adalah ketergantungan berlebihan pada energi fosil. “Kerentanan sistem kelistrikan kita sangat terlihat,” ujarnya.

PLN sendiri berdalih bahwa pemadaman disebabkan oleh gangguan teknis pada sistem elektrifikasi PTLGU Jawa 1, sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin pasokan batu bara aman dan berjanji tidak akan ada pemadaman lagi. Namun, hingga kini pemadaman masih terjadi di sejumlah titik. Program Manager Transisi Energi CELIOS, Atina Rizqiana, menyoroti pentingnya transparansi informasi. “Jika tidak ada penanganan serius, blackout di Jawa bisa terulang,” ancamnya.

Dalam jangka pendek, percepatan pengesahan RKAB dan pengawasan ketat terhadap pasokan batu bara menjadi langkah mendesak. Namun, dalam jangka panjang, IESR mendorong pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan melonggarkan aturan pemasangan PLTS atap bagi masyarakat. Tanpa diversifikasi energi, risiko pemadaman dan blackout akan terus menghantui, dan masyarakat yang paling dirugikan. Pertanyaannya, akankah pemerintah serius bertindak sebelum krisis benar-benar terjadi?