KPK OTT Bupati Muara Enim, Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah
Baca dalam 60 detik
- KPK mengamankan Bupati Muara Enim Edison bersama sembilan orang lain dalam OTT di Sumatera Selatan.
- Uang tunai ratusan juta rupiah disita sebagai barang bukti, meski jumlah pasti belum dirinci.
- Ini adalah OTT ke-12 KPK sepanjang 2026, menandakan masih derasnya praktik korupsi di daerah.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8068366/original/095603300_1780913134-Bupati_Muara_Enim_Edison.jpg)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison, dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan di Sumatera Selatan pada Senin (8/6/2026) ini menjadi sinyal bahwa praktik korupsi di tingkat kepala daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi lembaga antirasuah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penyitaan uang tunai tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. "Untuk barang bukti, sejauh ini ada informasi uang tunai senilai ratusan juta rupiah," ujarnya. Namun, Budi belum merinci jumlah pastinya, yang kemungkinan akan diumumkan setelah proses pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam OTT ini, total sepuluh orang diamankan, terdiri dari lima unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima pihak swasta. Edison ditangkap di lokasi terpisah di Sumatera Selatan dan dijadwalkan diterbangkan ke Jakarta pada Selasa (9/6/2026) untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para tersangka, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
OTT di Muara Enim ini menjadi sorotan karena menimpa kepala daerah yang masih aktif. Sejak awal tahun, KPK telah melakukan 12 operasi serupa, menandakan bahwa praktik suap dan gratifikasi masih marak di lingkungan pemerintahan daerah. Para pengamat antikorupsi menilai bahwa OTT memang efektif untuk menjerat pelaku, tetapi pencegahan melalui perbaikan sistem dan pengawasan internal tetap menjadi kunci jangka panjang.
Bagi publik Indonesia, kasus ini kembali mengingatkan bahwa dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah rawan dikorupsi. Muara Enim, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara di Sumatera Selatan, memiliki potensi pendapatan besar yang rentan disalahgunakan. KPK diharapkan dapat mengusut tuntas aliran uang dan mengungkap pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.
Ke depan, penetapan status hukum para tersangka akan menjadi penentu arah kasus ini. Jika cukup bukti, Edison dan kawan-kawan bisa langsung ditahan. Pertanyaan yang mengemuka: apakah OTT ini akan menjadi puncak gunung es korupsi di Muara Enim, atau hanya satu dari sekian banyak praktik serupa yang belum terungkap?


