Ekspor Satu Pintu Danantara: Antara Pengawasan dan Risiko Gugatan Dagang Global
Baca dalam 60 detik
- PT Danantara Sumber Daya Indonesia resmi menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis mulai Juni 2026, meliputi sawit, batu bara, dan ferro alloy.
- Skema ini berpotensi melanggar aturan WTO jika tidak menjaga prinsip non-diskriminasi dan transparansi, mengingat posisinya sebagai State Trading Enterprise.
- Keberhasilan kebijakan bergantung pada tata kelola independen dan diplomasi dagang, bukan sekadar sentralisasi ekspor.
PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) akan memonopoli ekspor komoditas strategis nasional mulai 1 Juni 2026, sebuah langkah yang memicu perdebatan sengit antara pendukung pasar bebas dan intervensi negara, namun juga menyimpan risiko sengketa dagang internasional jika tidak dikelola sesuai rambu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Kebijakan ekspor satu pintu ini mencakup minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan besi paduan (ferro alloy). Pemerintah beralasan sentralisasi diperlukan untuk menekan kecurangan dan kebocoran pendapatan negara yang selama ini merugikan. Namun, di balik tujuan mulia itu, skema ini secara otomatis menempatkan PT DSI sebagai State Trading Enterprise (STE) sebagaimana diatur dalam Article XVII GATT 1994. WTO mengizinkan STE, tetapi melarang praktik diskriminatif, hambatan non-tarif, atau proteksionisme terselubung.
Kekhawatiran utama muncul karena komoditas seperti CPO dan nikel sudah menjadi objek sengketa dengan Uni Eropa. Jika PT DSI tidak menjalankan prinsip transparansi dan persaingan sehat, bukan tidak mungkin mitra dagang akan menggugat Indonesia ke panel sengketa WTO. “STE boleh ada, tapi harus bisa membuktikan bahwa keputusan bisnisnya murni komersial, bukan politis,” ujar seorang analis perdagangan internasional yang enggan disebut namanya.
Indonesia bukan negara pertama yang menerapkan skema serupa. Kanada melalui Canadian Wheat Board dan Selandia Baru lewat Fonterra membuktikan bahwa STE bisa berjalan tanpa memicu konflik dagang. Kuncinya, menurut pengamat, adalah independensi komersial. Artinya, pejabat PT DSI tidak boleh memiliki konflik kepentingan politik, dan keputusan ekspor harus didasarkan pada mekanisme harga pasar yang wajar.
Dalam konteks domestik, tantangan justru lebih berat. Industri sawit dan batu bara selama ini dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan. Tanpa pengawasan ketat, PT DSI bisa menjadi alat untuk melanggengkan praktik oligarki. “Yang dikhawatirkan bukan monopoli negara, melainkan monopoli oleh segelintir elit yang mengendalikan negara,” kata seorang peneliti kebijakan publik.
Pemerintah juga harus menyiapkan strategi diplomasi dagang untuk menjelaskan kebijakan ini ke mitra strategis seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Selain itu, PT DSI perlu mendorong perbaikan rantai pasok agar komoditas Indonesia memenuhi standar keberlanjutan yang semakin ketat, terutama terkait deforestasi dan emisi karbon.
Jika tata kelola berjalan baik, sentralisasi ekspor bisa menjadi alat untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Namun jika gagal, kebijakan ini justru akan menjadi sumber kerugian baru—baik dari sanksi dagang maupun hilangnya kepercayaan investor. Pertanyaannya, mampukah Indonesia membangun lembaga yang benar-benar independen dan transparan di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan bisnis?
