Efisiensi Anggaran BGN: Moratorium Dapur MBG Baru, Fokus Pembenahan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan efisiensi anggaran menjadi langkah pertama yang diambil setelah resmi menggantikan Dadan Hindayana, dengan kebijakan baru yang mencakup moratorium pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan refocusing penerima manfaat.

Dalam konsolidasi internal yang digelar di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), Nanik mengungkapkan bahwa meskipun anggaran BGN telah dipotong Rp2 triliun menjadi Rp268 miliar, pihaknya bertekad menekan belanja lebih dalam tanpa mengurangi jumlah sasaran penerima. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” ujarnya.

Langkah efisiensi ini menjadi krusial mengingat program MBG merupakan salah satu andalan pemerintah dalam menekan angka malnutrisi, terutama di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat. Dengan anggaran yang tersisa, BGN harus pintar mengalokasikan sumber daya agar program tetap berjalan optimal.

Nanik menegaskan bahwa moratorium pembangunan dapur baru bukan berarti program berhenti. Sebaliknya, BGN akan memfokuskan diri pada pembenahan dapur yang sudah beroperasi, termasuk peningkatan standar operasional, kualitas makanan, dan pelatihan sumber daya manusia. “Bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” tegasnya.

Bagi Indonesia, kebijakan ini memiliki implikasi langsung pada distribusi gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). BGN berencana mendorong perluasan layanan di wilayah tersebut melalui skema alternatif yang tidak membebani APBN. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga momentum perbaikan gizi nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, kebijakan moratorium dan refocusing menunjukkan keseriusan BGN dalam mengelola anggaran yang ketat. “Ini langkah realistis, namun perlu dipastikan bahwa kualitas layanan di dapur yang ada tidak menurun. Pengawasan ketat menjadi kunci,” ujarnya.

Kebijakan ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah daerah dan mitra swasta bahwa BGN akan lebih selektif dalam pengembangan infrastruktur dapur. Ke depan, efektivitas program MBG akan sangat bergantung pada kemampuan BGN dalam menyeimbangkan efisiensi dengan perluasan jangkauan.