Brunei Gencar Investasi Riset Kelautan: Kunci Ekonomi Biru Masa Depan

Brunei Darussalam menempatkan riset dan teknologi sebagai pilar utama dalam mengelola kekayaan lautnya, sejalan dengan target Brunei Vision 2035 yang ambisius. Dalam konferensi Ocean Sustainability yang digelar di Universiti Brunei Darussalam, pejabat dan pakar menegaskan bahwa masa depan ekonomi biru negeri itu bergantung pada data ilmiah dan inovasi, bukan sekadar eksploitasi sumber daya.

Permanent Secretary Kementerian Sumber Daya Primer dan Pariwisata (MPRT) Brunei, Tutiaty Abdul Wahab, dalam sambutannya menggarisbawahi bahwa riset memainkan peran vital dalam menilai stok ikan, memperbaiki sistem akuakultur, memantau kualitas air, dan melindungi keanekaragaman hayati. “Teknologi sama pentingnya, karena alat baru untuk pemantauan laut, pengumpulan data lingkungan, dan pelacakan biodiversitas dapat mengubah observasi menjadi aksi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ekonomi biru bukan hanya soal konservasi, tetapi juga mencakup lapangan kerja, riset, kewirausahaan, sistem pangan, pariwisata, dan bioteknologi kelautan.

Konferensi bertema “Investing in Our Ocean’s Future” ini mempertemukan para ahli global dan regional untuk mengeksplorasi bagaimana Brunei dapat melindungi lingkungan laut sambil membangun peluang di sektor ekonomi biru. Acara yang digelar oleh Poni Foundation bersama MPRT dalam rangka Brunei Mid-Year Conference and Exhibition 2026 ini dirancang untuk membuat keberlanjutan laut lebih praktis dan relevan dengan masa depan Brunei.

Presiden Poni Foundation, Anna Aziz, menekankan pentingnya kolaborasi lintas batas. “Keberlanjutan laut tidak bisa berhenti di batas negara. Kolaborasi regional sangat penting jika kita ingin menyelesaikan tantangan bersama dan membangun ekonomi biru yang lebih kuat,” katanya. Ia menambahkan bahwa konferensi ini bukan sekadar presentasi, melainkan upaya menghubungkan orang-orang yang tepat agar ide menjadi kemitraan, kemitraan menjadi proyek percontohan, dan proyek percontohan menjadi sistem jangka panjang yang bermanfaat bagi Brunei.

Sejumlah pakar internasional turut memberikan perspektif. Winston Cowie, konservasionis laut asal Selandia Baru, menyoroti pentingnya tata kelola yang kuat, partisipasi masyarakat, dan pemikiran jangka panjang. Sementara itu, CEO Poni Group Mohd Tahsin Wong Abdullah membahas peluang Brunei menghubungkan wisata laut, konservasi, keterlibatan pemuda, dan inovasi keberlanjutan menjadi nilai nasional jangka panjang. Sesi lain menghadirkan Profesor Zhang Wei tentang bioteknologi kelautan, Mahesh Pradhan dari UNEP tentang kerja sama regional, serta Dr. Sheila Vergara tentang tata kelola kawasan lindung laut berbasis sains.

Bagi Indonesia, pendekatan Brunei ini menawarkan pelajaran berharga. Dengan luas laut yang jauh lebih besar, Indonesia justru kerap menghadapi tantangan dalam integrasi data, penegakan hukum, dan kolaborasi multipihak. Model Brunei yang mengedepankan riset sebagai dasar kebijakan dan melibatkan universitas, industri, LSM, serta mitra internasional bisa menjadi referensi untuk memperkuat tata kelola kelautan di tanah air. Apalagi, isu seperti IUU fishing, degradasi ekosistem pesisir, dan perubahan iklim juga menjadi pekerjaan rumah bersama di kawasan ASEAN.

Konferensi yang menjadi bagian dari Ocean Week Brunei 2026 ini menegaskan bahwa laut bukan sekadar isu lingkungan, melainkan terkait erat dengan masa depan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan iklim, dan peluang bagi generasi muda. Pertanyaannya, mampukah negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, mengadopsi semangat serupa untuk menjadikan lautan sebagai motor pembangunan berkelanjutan?