Kejagung Geledah Kantor BGN, Dadan Hindayana Dikabarkan Sudah Diperiksa

Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6) pagi, dan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dikabarkan telah berada di gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang tengah diusut.

Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) ini diduga berkaitan dengan tata kelola BGN di masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Plh. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mohammad Jeffry, membenarkan adanya penggeledahan tersebut, namun enggan memberikan detail lebih lanjut. Ia hanya menyatakan bahwa konferensi pers akan digelar setelah proses selesai.

Menurut sumber CNNIndonesia.com, Dadan Hindayana sudah berada di Kejagung sejak Rabu pagi. "Benar, sudah di Kejaksaan," ujar sumber tersebut. Selain Dadan, dua orang lainnya juga dilaporkan telah diperiksa, sehingga total tiga orang yang dimintai keterangan terkait kasus di BGN. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kejagung mengenai pemeriksaan tersebut.

Penggeledahan ini menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya penyimpangan dalam program gizi nasional yang dikelola BGN. Badan yang dibentuk pada era Presiden Joko Widodo ini bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang gizi, termasuk program makan siang gratis dan penanganan stunting. Jika terbukti ada pelanggaran, dampaknya bisa meluas ke kebijakan pangan dan kesehatan masyarakat.

Di lokasi, pantauan menunjukkan para pegawai BGN yang datang sejak pagi tidak diperbolehkan memasuki gedung. Seorang petugas keamanan menyebut tim Kejagung sudah berada di lokasi sejak dini hari. Hingga pukul 09.00, aktivitas pelayanan kantor lumpuh total, sementara awak media juga tidak diizinkan masuk. Situasi ini mencerminkan betapa seriusnya penggeledahan tersebut, yang melibatkan pengamanan ketat.

Kejagung sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan kasus yang diusut. Namun, langkah penyidikan yang melibatkan mantan pejabat setingkat kepala badan menunjukkan bahwa perkara ini masuk dalam kategori prioritas. Publik pun bertanya-tanya: apakah ini bagian dari pengusutan korupsi di lembaga publik yang lebih luas, atau hanya kasus individual dalam tata kelola BGN?