Nanik S. Deyang Resmi Pimpin BGN, Sosok Tegas di Balik Sidak Dapur MBG

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, menggantikan Dadan Hindayana. Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam. Langkah ini menandai babak baru dalam pengelolaan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan.

Nanik bukan wajah baru di BGN. Sebelumnya, ia menjabat Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi sejak reshuffle Kabinet Merah Putih September 2025. Dalam posisi itu, ia bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan MBG sekaligus memimpin komunikasi publik. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG. Karier politiknya dimulai sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019, kemudian menjabat Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) periode 2024-2029.

Lahir di Madiun, Jawa Timur, 3 Januari 1968, Nanik mengawali karier sebagai wartawati di Tabloid Bangkit (Kompas Gramedia) dan kemudian memimpin media di Kelompok Media Peluang (KMP). Latar belakang jurnalistiknya membentuk gaya kepemimpinan yang tegas dan komunikatif. Selama menjabat wakil kepala, ia rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, termasuk Sukabumi, Jawa Barat, untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) dipatuhi.

Sidak yang dilakukan Nanik kerap mengungkap pelanggaran serius, seperti dapur yang tidak higienis, tata letak tidak sesuai pedoman, dan fasilitas sanitasi yang membahayakan keamanan pangan. Ia tidak segan menangguhkan sementara SPPG yang melanggar SOP. Bahkan, ia mendesak mitra SPPG menyediakan mess layak bagi kepala SPPG, pengawas keuangan, dan pengawas gizi. Menurut Nanik, kualitas program bergantung pada kesejahteraan sumber daya manusia yang menjalankannya.

Pada Minggu (31/5), Nanik mengungkapkan bahwa 2.213 SPPG masih ditangguhkan. Keputusan ini berdasarkan masukan masyarakat, pejabat daerah, hasil sidak, dan pemantauan kejadian menonjol pada penerima manfaat. "Terhitung sejak program MBG dimulai pada 6 Januari 2025 sampai 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang beroperasi, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah ditangguhkan," ujarnya. Dari jumlah itu, 5.659 SPPG telah beroperasi kembali, sementara sisanya masih dalam perbaikan manajemen dan bangunan.

Kepemimpinan Nanik di BGN diharapkan membawa angin segar bagi transparansi dan akuntabilitas program MBG. Dengan latar belakang investigasi jurnalistik dan pengalaman politik, ia dinilai mampu menyeimbangkan tekanan publik dan kebutuhan operasional. Pertanyaan besarnya, akankah pendekatan tegas ini mampu menekan angka pelanggaran dan memastikan gizi anak-anak Indonesia serta kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita terpenuhi secara merata?