Prabowo Canangkan Transformasi Ekonomi Berbasis Pancasila, Harga Komoditas Tak Lagi Ditentukan Asing

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa era di mana harga kekayaan alam Indonesia ditentukan oleh negara lain harus segera berakhir. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026), ia menyatakan bahwa transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila menjadi tugas sejarah yang harus dijalankan pemerintahannya.

Prabowo mengkritik panjangnya praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, selama ini sebagian besar keuntungan dari komoditas tambang, perkebunan, dan energi justru mengalir ke luar negeri, sementara petani, nelayan, dan pekerja di dalam negeri masih menghadapi ketidakadilan akses pasar dan harga. “Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain,” tegasnya di hadapan para pejabat dan tamu undangan.

Untuk menghentikan kebocoran devisa dan memperkuat daya tawar Indonesia di pasar global, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah badan usaha milik negara yang akan menjadi satu-satunya pintu ekspor komoditas sumber daya alam. Langkah ini diyakini akan memperbaiki tata kelola ekspor dan memastikan bahwa nilai tambah dari setiap ton komoditas yang keluar dari Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyat.

Lebih dari sekadar reformasi ekspor, Prabowo menekankan bahwa ekonomi Pancasila harus bersifat egaliter dan kerakyatan. Ia menyebutkan bahwa koperasi akan diperkuat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, sementara usaha kecil dan menengah (UKM) serta desa-desa akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya keadilan sosial sebagai tujuan akhir pembangunan. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan, sehingga anak-anak dari kelompok miskin mendapatkan gizi yang cukup, petani memperoleh pupuk tepat waktu dengan harga wajar, dan nelayan mendapat akses pasar yang adil. “Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” imbuhnya.

Pernyataan Presiden ini mendapat perhatian luas karena menandai pergeseran paradigma dari model ekonomi yang lebih liberal menuju sistem yang lebih terarah dan nasionalistik. Bagi investor dan pelaku usaha, pembentukan Danantara dan penekanan pada hilirisasi menandakan bahwa pemerintah serius mengendalikan rantai pasok komoditas strategis. Namun, implementasi kebijakan ini masih perlu diuji, terutama dalam hal efisiensi birokrasi dan daya saing di pasar internasional.

Ke depan, langkah konkret yang akan diambil pemerintah dalam merealisasikan visi ekonomi Pancasila ini akan menjadi penentu. Akankah transformasi ini benar-benar mampu menghentikan ketergantungan pada pasar global dan menciptakan kemakmuran yang merata, atau justru menghadapi hambatan dari dalam negeri sendiri? Pertanyaan ini menjadi catatan bagi publik untuk terus mengawal janji-janji transformasi yang disampaikan di panggung Hari Lahir Pancasila.