Koizumi di Shangri-La: Tuduhan 'Militerisme Baru' dari China Ditolak Mentah-mentah

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi memanfaatkan panggung Shangri-La Dialogue di Singapura untuk membantah keras kritik China yang menyebut modernisasi militer Jepang sebagai bentuk 'militerisme baru'. Dalam pidatonya pada Minggu (31/5), Koizumi justru menekankan bahwa langkah Tokyo adalah respons terhadap lingkungan keamanan regional yang semakin kompleks, ditandai dengan pemaksaan ekonomi, tekanan militer, dan persaingan sengit di ranah siber, antariksa, serta informasi.

Koizumi dengan tegas mempertanyakan logika di balik tuduhan tersebut. "Ada negara yang memiliki persenjataan nuklir besar dan pembom strategis. Jepang tidak memiliki senjata semacam itu. Namun, Jepang disebut militerisme baru. Bukankah itu aneh?" ujarnya, merujuk secara tersirat pada China. Ia menambahkan bahwa reputasi Jepang sebagai negara cinta damai pasca-Perang Dunia II tidak akan runtuh oleh klaim yang dinilainya palsu.

Menteri yang juga putra mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi ini menggarisbawahi bahwa modernisasi pertahanan Jepang, termasuk revisi dokumen keamanan nasional akhir tahun ini dan investasi di kecerdasan buatan, sistem nirawak, serta kemampuan siber, akan dijalankan dengan transparansi tinggi. "Pembangunan militer yang tidak jelas dan tindakan tanpa niat yang gamblang akan menjadi sumber ketidakpercayaan dan kesalahan kalkulasi," peringatnya.

Di tengah ketegangan, Koizumi tetap membuka pintu dialog dengan Beijing. Namun, hubungan kedua negara memang sedang berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pemicunya adalah pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada November lalu yang menyebut Jepang akan mendukung AS jika China menyerang Taiwan. Koizumi sendiri mengaku kecewa karena tidak bisa bertemu Menteri Pertahanan China Dong Jun di forum tersebut—Dong memilih absen untuk kedua kalinya.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang juga mengandalkan jalur laut bebas dan terbuka, pernyataan Koizumi tentang pentingnya menjaga keamanan Selat Hormuz dan jalur pelayaran kritis lainnya relevan dengan kepentingan maritim nasional. Lebih jauh, penguatan kerja sama pertahanan Jepang dengan negara-negara ASEAN, termasuk Filipina dan Singapura, menandai meningkatnya peran Tokyo sebagai mitra keamanan alternatif di kawasan. Kesepakatan ekspor alutsista bekas Jepang ke Filipina—yang pertama sejak pelonggaran aturan ekspor senjata April lalu—bisa menjadi preseden bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia, yang tengah memodernisasi alat utama sistem persenjataan.

Koizumi juga menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan keamanan. "Perpecahan melemahkan daya gentar. Persatuan memperkuat daya gentar," tegasnya. Di sela forum, ia menyepakati pembentukan kelompok kerja dengan Singapura untuk kerja sama di bidang maritim, udara, siber, antariksa, industri pertahanan, dan berbagi informasi.

Langkah Jepang yang semakin proaktif ini memunculkan pertanyaan: akankah kawasan Indo-Pasifik menyaksikan perlombaan senjata baru, atau justru terbentuk arsitektur keamanan yang lebih inklusif? Jawabannya mungkin bergantung pada sejauh mana Beijing dan Tokyo mampu mengelola rivalitas mereka tanpa memicu konflik terbuka.