AS Tegaskan Tak Tinggalkan Asia, tapi Minta Sekutu Naikkan Anggaran Pertahanan

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa negaranya tidak akan meninggalkan kawasan Asia-Pasifik di tengah keterlibatan militer di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan dalam forum pertahanan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (31/5), sebagai respons terhadap kekhawatiran sekutu atas komitmen Washington yang dianggap mulai goyah.

Hegseth mengakui bahwa AS memiliki kewajiban global, termasuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Namun, ia membantah bahwa prioritas itu mengorbankan perhatian terhadap Asia. "Kami bisa melakukan dua hal sekaligus," ujarnya, seraya menyebut pendekatan Washington di Pasifik bersifat substansial dan serius, meski tidak selalu terdengar keras.

Pernyataan ini muncul setelah Jepang, melalui Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi, secara terbuka meminta klarifikasi atas komitmen AS. Koizumi khawatir beberapa pihak akan meremehkan keseriusan Washington dan berusaha memecah belah aliansi. Hegseth menjawab dengan menekankan strategi "power projection" di Pasifik sebagai bagian dari doktrin pertahanan nasional AS.

Salah satu topik hangat dalam dialog adalah kemampuan AS memenuhi kontrak senjata dengan sekutu setelah penundaan paket untuk Taiwan. Hegseth berusaha meredakan kekhawatiran dengan menyatakan bahwa stok amunisi AS masih dalam posisi kuat dan produksi dapat ditingkatkan jika diperlukan. Ia juga mengecam negara-negara yang dianggap "freeloader"—sebutan yang diberikan kepada Selandia Baru—dan memperingatkan Eropa serta NATO untuk segera mengambil keputusan besar terkait belanja pertahanan.

Yang menarik, nada Hegseth terhadap China kali ini lebih lunak dibanding pidatonya tahun lalu. Ia tidak menyebut Taiwan secara langsung kecuali saat menjawab pertanyaan. Ia mengakui adanya kekhawatiran atas pembangunan militer China, tetapi menekankan bahwa AS menginginkan keseimbangan kekuatan yang stabil, bukan konfrontasi. "Kami tidak mendekati tantangan ini dengan konfrontasi yang tidak perlu, melainkan dengan postur kekuatan yang terukur dan disengaja," katanya.

Pendekatan ini berbeda dengan tahun lalu ketika ia menuduh Beijing sebagai ancaman langsung terhadap Taiwan. Perubahan sikap terjadi setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing beberapa pekan lalu, di mana Xi menyebut Taiwan sebagai isu paling krusial dalam hubungan bilateral.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Jakarta perlu mencermati pergeseran aliansi dan peningkatan belanja pertahanan di kawasan. Tekanan AS agar mitra Asia menaikkan anggaran militer dapat memicu perlombaan senjata yang berpotensi mengganggu stabilitas regional. Di sisi lain, sikap AS yang lebih lunak terhadap China membuka ruang bagi diplomasi yang lebih seimbang, yang sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk menjaga perdamaian di Asia Tenggara.

Forum Shangri-La Dialogue sendiri, yang diselenggarakan oleh International Institute of Strategic Studies, tetap menjadi panggung utama bagi negara-negara Asia untuk berdiskusi secara langsung dengan dua kekuatan besar. Namun, ketidakhadiran menteri pertahanan China untuk kedua kalinya menimbulkan tanda tanya: apakah Beijing sengaja menjauh dari forum ini, atau justru menghindari konfrontasi publik dengan AS? Jawabannya akan menentukan arah persaingan kedua negara di kawasan dalam beberapa tahun ke depan.