Kritik Mengalir: P2G Nilai Wacana Bahasa Prancis Prabowo Tak Berdasar

Rencana Presiden Prabowo Subianto mewajibkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran di seluruh jenjang sekolah menuai kritik tajam dari Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G). Koordinator P2G, Satriwan Salim, menilai instruksi yang disampaikan saat kunjungan kenegaraan ke Paris itu tidak memiliki dasar yang jelas dan hanya sekadar basa-basi diplomatik.

Satriwan mengingatkan bahwa setahun sebelumnya Prabowo juga sempat mendorong pengajaran bahasa Portugis di sekolah. Ia khawatir kebijakan semacam ini akan terus berulang setiap kali presiden melakukan pertemuan bilateral dengan negara lain. "Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda," ujarnya, Jumat (29/5). "Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini," imbuhnya.

Menurut Satriwan, kebijakan pendidikan seharusnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang tidak menempatkan bahasa Prancis atau Portugis sebagai prioritas. Ia juga menyoroti beban kurikulum yang sudah padat di Indonesia. Mewajibkan bahasa Prancis di semua jenjang, dari SD hingga SMA, hanya akan menambah tekanan pada siswa dan guru. "Dengan asumsi satu sekolah memiliki dua guru Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut," katanya.

P2G menekankan bahwa bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya seperti Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang sebenarnya sudah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan dalam Kurikulum Merdeka sejak 2006. Di SMK jurusan perhotelan dan pariwisata, bahasa asing non-Inggris bahkan menjadi bagian dari program keahlian. Satriwan menilai skema sertifikasi yang akan diluncurkan Kemdikdasmen pada Mei 2026 sudah cukup untuk mengakomodasi minat siswa tanpa harus mewajibkan di semua sekolah.

Alih-alih menambah bahasa asing baru, P2G mendesak pemerintah untuk fokus membenahi kemampuan dasar siswa. Hasil TKA SMA 2025 menunjukkan rata-rata nilai bahasa Inggris hanya 24,93, matematika 36,10, dan bahasa Indonesia 55,38—angka yang dinilai sangat rendah. "Ketimbang memaksakan bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah," tegas Satriwan.

Prabowo menyampaikan instruksi tersebut saat pidato di Istana Elysee, Paris, pada Kamis (28/5). Ia mengklaim hubungan Indonesia-Prancis sangat baik dan ingin meningkatkan kerja sama di bidang sains, teknologi, dan pendidikan. "Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujarnya. Namun, langkah ini dinilai terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendidikan nasional. Pertanyaannya, akankah pemerintah mendengarkan masukan para pendidik atau tetap memaksakan kebijakan yang berpotensi kontraproduktif?