Min Aung Hlaing Gelar Lawatan Perdana ke India sebagai Presiden Myanmar

Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dijadwalkan bertolak ke India pada Sabtu (30/5) untuk kunjungan resmi selama lima hari, menandai perjalanan luar negeri pertamanya sejak resmi menjabat sebagai kepala negara sipil April lalu. Langkah ini menjadi sorotan karena dilakukan di tengah krisis legitimasi yang membayangi pemerintahannya pasca-kudeta militer 2021.

Menurut pernyataan bersama kedua kementerian luar negeri, Min Aung Hlaing akan bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Droupadi Murmu, serta berdialog dengan kalangan bisnis. Delegasi yang mendampingi sang presiden terdiri dari sejumlah menteri dan pejabat tinggi Myanmar. New Delhi menyebut kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan multifaset kedua negara.

Namun, di balik agenda diplomatik tersebut, kunjungan ini memicu perdebatan hangat. Min Aung Hlaing adalah mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021. Ia baru disumpah sebagai presiden setelah menggelar pemilu kontroversial pada Januari lalu yang memenangkan partai-partai sekutunya secara mutlak. Pemilu itu dikecam karena mengecualikan partai Suu Kyi dan wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak.

Bagi India, menerima kunjungan Min Aung Hlaing adalah langkah yang sarat perhitungan. Di satu sisi, New Delhi berkepentingan mengamankan proyek infrastruktur strategis dan menahan pengaruh China di Myanmar. Di sisi lain, langkah ini berpotensi mengundang kecaman dari komunitas internasional yang masih menolak legitimasi rezim militer Myanmar. Sejumlah organisasi hak asasi manusia mendesak India untuk tidak memberikan pengakuan de facto kepada pemerintahan hasil kudeta.

Dari perspektif Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisi Jakarta sebagai ketua ASEAN pada 2023 lalu yang berupaya mendorong dialog damai di Myanmar. Konsensus Lima Poin ASEAN yang disepakati bersama belum menunjukkan kemajuan signifikan, dan kunjungan Min Aung Hlaing ke India justru bisa memperlemah tekanan regional terhadap junta. Indonesia, bersama negara-negara ASEAN lainnya, kini dihadapkan pada tantangan menjaga kredibilitas blok di tengah realitas bahwa beberapa anggota tetap menjalin hubungan normal dengan Naypyidaw.

Kunjungan ini juga mengirim sinyal bahwa isolasi diplomatik terhadap junta Myanmar mulai retak. Setelah lima tahun memerintah secara otoriter, Min Aung Hlaing kini perlahan membangun kembali hubungan luar negeri. Selain India, ia telah menerima undangan dari China dan Thailand. Pertanyaannya, akankah negara-negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa tetap bertahan pada sikap non-pengakuan, atau justru mengikuti jejak India demi kepentingan geopolitik?