Paradoks Transisi Energi: Ekspansi Bioenergi di Papua Ancam Masyarakat Adat dan Hutan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah mengandalkan bioenergi dari sawit, tebu, dan singkong untuk menekan emisi, namun proyek food estate dan energy estate di Merauke justru memicu deforestasi besar-besaran.
- Proyek seluas 2,2 juta hektare itu dinilai mengabaikan hak masyarakat adat dan tata ruang daerah, serta memperparah emisi karbon alih-alih menguranginya.
- Tanpa tata kelola yang inklusif, transisi energi berisiko menjadi alat eksploitasi baru yang memperlebar ketimpangan antara pusat industri dan daerah penghasil sumber daya.
Proyek bioenergi yang digadang-gadang sebagai solusi transisi energi Indonesia justru berpotensi menjadi bumerang: alih-alih menekan emisi, ekspansi lahan untuk biodiesel dan bioetanol di Papua justru memicu deforestasi masif dan merampas ruang hidup masyarakat adat. Kebijakan yang berjalan di bawah skema Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dinilai mengabaikan aspek keadilan dan tata ruang daerah.
Pemerintah telah menetapkan bioenergi sebagai salah satu pilar utama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Melalui program mandatori biodiesel dan pengembangan bioetanol dari tebu serta singkong, target penurunan emisi karbon diharapkan tercapai. Namun, di balik ambisi tersebut, proyek food estate dan energy estate di Merauke, Papua Selatan, menjadi sorotan tajam. Fiorentina Refani, Direktur Sosio-Bioekonomi CELIOS, menilai bahwa kebijakan transisi energi yang ada saat ini kerap mengabaikan kelompok rentan, terutama masyarakat adat.
Menurut Refani, proyek-proyek ini berjalan tanpa memperhatikan regulasi daerah seperti rencana tata ruang dan zona konservasi. Akibatnya, kawasan hutan dan lahan gambut yang seharusnya dilindungi justru dikonversi menjadi lahan pertanian dan energi. Ironisnya, deforestasi yang terjadi justru meningkatkan kontribusi emisi global Indonesia, bukan menguranginya. Hal ini menunjukkan adanya paradoks dalam kebijakan transisi energi yang dijalankan.
Dampak sosial-ekonomi pun tak kalah memprihatinkan. Meskipun Papua menjadi pemasok sumber daya energi, daerah tersebut tetap dilanda kemiskinan. Harga pangan dan bahan bakar di Papua masih tinggi, sementara hasil produksi sebagian besar dikirim ke pusat industri di Pulau Jawa. Mega korporasi menikmati keuntungan, namun masyarakat adat kehilangan akses atas tanah dan sumber daya mereka. Film dokumenter 'Pesta Babi' disebut-sebut menggambarkan secara gamblang bagaimana proyek ini merampas ruang hidup warga.
Konteks Indonesia menunjukkan bahwa transisi energi tidak boleh hanya menjadi alat untuk mencapai target global tanpa memperhatikan keadilan lokal. Tanpa partisipasi masyarakat adat dan penegakan tata ruang yang ketat, proyek bioenergi berisiko memperlebar kesenjangan antara pusat dan daerah. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: apakah Indonesia mampu menjalankan transisi energi yang berkeadilan, atau justru akan mengorbankan kelompok paling rentan demi ambisi dekarbonisasi?
