To Lam Kunjungi Rumah Bersejarah Ho Chi Minh, Coba Segarkan Hubungan Dagang Vietnam-Thailand
Baca dalam 60 detik
- Presiden Vietnam To Lam memulai kunjungan kenegaraan ke Thailand dari Udon Thani, lokasi bersejarah tempat Ho Chi Minh pernah tinggal, sebagai simbol rekonsiliasi bilateral.
- Lam menargetkan pertumbuhan ekonomi Vietnam 10% per tahun hingga 2030, di tengah tekanan tarif AS dan ketegangan geopolitik global.
- Kunjungan ini diharapkan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antara Vietnam dan Thailand, dua ekonomi utama ASEAN.

Presiden Vietnam To Lam memulai kunjungan kenegaraan perdananya ke Thailand dengan langkah tak biasa: menyambangi rumah masa lalu Ho Chi Minh di Udon Thani, kota di timur laut Thailand. Langkah ini bukan sekadar nostalgia, melainkan strategi diplomatik untuk menghidupkan kembali hubungan bilateral yang sempat renggang, sekaligus membuka peluang perdagangan baru di tengah tekanan ekonomi global.
Lam, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri keamanan publik, dikenal dengan gaya diplomasi agresifnya. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah mengunjungi berbagai ibu kota dunia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam yang ambisius: 10 persen per tahun hingga 2030. Target ini dicanangkan di tengah ancaman tarif dagang Amerika Serikat dan dampak perang di Ukraina serta Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok global.
Pemilihan Udon Thani sebagai titik awal kunjungan sarat makna. Kota ini pernah menjadi tempat tinggal Ho Chi Minh pada masa perjuangan kemerdekaan Vietnam. Bagi Partai Komunis Vietnam, langkah Lam menegaskan kesinambungan ideologi pendiri bangsa. Namun, bagi Thailand, ini adalah isyarat bahwa Hanoi ingin meninggalkan masa lalu konflik dan membangun masa depan ekonomi bersama.
Agenda Lam di Bangkok mencakup pertemuan dengan Raja Thailand dan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Isu utama yang dibahas adalah peningkatan kerja sama di sektor pertanian, manufaktur, dan energi terbarukan. Vietnam ingin memanfaatkan keahlian Thailand dalam industri otomotif dan elektronik, sementara Thailand membidik pasar konsumen Vietnam yang tumbuh pesat dengan 100 juta penduduk.
Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia bersaing dengan Vietnam dan Thailand dalam menarik investasi asing. Jika hubungan Hanoi-Bangkok semakin erat, posisi tawar Indonesia di kawasan bisa terpengaruh. Apalagi, Vietnam kini menjadi basis produksi alternatif bagi perusahaan multinasional yang keluar dari China, mengancam pangsa pasar ekspor Indonesia.
Para analis menilai bahwa kunjungan Lam juga merupakan ujian bagi stabilitas politik Thailand pasca-pemilu. Pemerintahan Anutin yang merupakan koalisi multi-partai perlu menunjukkan konsistensi kebijakan luar negeri. Sementara itu, Lam harus menjaga keseimbangan antara hubungan dekat dengan China dan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, yang juga menjadi mitra dagang utama Vietnam.
Ke depan, keberhasilan misi Lam akan diukur dari realisasi kesepakatan konkret, bukan sekadar seremoni. Pertanyaannya, mampukah kedua negara mengatasi perbedaan historis dan persaingan ekonomi demi mengejar target pertumbuhan yang ambisius? Atau justru kepentingan nasional masing-masing akan kembali menghambat integrasi kawasan?



