Tambang Emas Ilegal di Sumbar Makin Meluas, Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan dan Korban Jiwa

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi mengakui bahwa aktivitas penambangan emas tanpa izin (peti) di wilayahnya semakin meluas dan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan serta keselamatan warga. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, sedikitnya 200 hingga 300 titik tambang ilegal tersebar di enam daerah utama: Solok Selatan, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Pasaman, dan Pasaman Barat. Aktivitas serupa juga mulai terdeteksi di Sawahlunto.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, mengungkapkan bahwa kerusakan hutan semakin meluas, termasuk di sepanjang aliran sungai dan kawasan perbukitan. Dalam dua pekan terakhir, dua insiden longsor di lokasi tambang ilegal di Sijunjung menyebabkan sembilan orang tewas. Sejak 2020 hingga 2026, puluhan jiwa dilaporkan melayang akibat praktik ini.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa persoalan peti bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius bagi keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan. Ia meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk menindak tegas aktivitas ilegal tersebut. “Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan,” ujarnya.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Mukhlis, mendorong transparansi terkait dugaan keterlibatan oknum yang membekingi aktivitas tambang ilegal. Ia meminta pencatatan identitas pemodal, beking, dan asal penambang sebagai langkah awal penindakan tegas. Sementara itu, Polda Sumbar dan Polres Sijunjung enggan memberikan keterangan terkait perkembangan kasus ini.

Walhi Sumbar merilis analisis citra satelit resolusi tinggi yang memperlihatkan perubahan bentang alam di lokasi longsor Guguak antara 2021 dan 2024. Direktur Walhi Sumbar, Tommy Adam, menjelaskan bahwa vegetasi hilang secara masif, sedimentasi sungai meningkat, dan terbentuk area tambang terbuka berskala besar. “Korban jiwa terus berjatuhan. Negara seolah hanya datang menghitung jasad tanpa pernah serius menghentikan sumber bencananya,” kritiknya.

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian, mendesak polisi untuk membongkar aktor utama dan menindak semua pihak yang terlibat, termasuk yang diduga membiarkan aktivitas ilegal berlangsung. Ia juga meminta pemerintah daerah menghentikan seluruh operasi peti dan melakukan pertanggungjawaban ekologis. Walhi mencatat, sejak 2012 hingga 2026, sedikitnya 48 orang tewas akibat tambang emas ilegal, sementara lebih dari 10.000 hektar lahan hancur.

Ke depan, penegakan hukum yang tegas dan investigasi menyeluruh terhadap aliran dana di balik bisnis ini menjadi kunci untuk menghentikan siklus kerusakan lingkungan dan jatuhnya korban jiwa. Tanpa intervensi serius, ancaman longsor, banjir, dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) diprediksi akan terus meningkat.