Situs Parodi Politik 'Partai Kecoa' di India Diblokir, Pendiri: 'Kecoa Tak Pernah Mati'

Kelompok parodi politik viral di India, Cockroach Janta Party (CJP), melaporkan bahwa situs resmi mereka diblokir hanya beberapa hari setelah diluncurkan. Langkah ini memicu reaksi keras dari pendiri sekaligus pengelola, Abhijeet Dipke, yang mengecam tindakan pemerintah sebagai bentuk ketakutan terhadap kritik.

CJP yang mengusung tema kecoa ini lahir sebagai respons terhadap pernyataan kontroversial Ketua Mahkamah Agung India yang disebut membandingkan pengangguran muda dengan serangga tersebut. Meski kemudian klarifikasi diberikan, kelompok ini justru menjelma menjadi gerakan populer dengan lebih dari 20 juta pengikut di berbagai platform. Situs mereka kini tidak bisa diakses dari dalam negeri dan bahkan tampak mati di luar India.

Dipke, yang juga seorang mahasiswa di Boston University, menyebut pemblokiran ini sebagai bentuk sensor. Ia menulis di platform X bahwa timnya sedang menyiapkan "rumah baru" dan menegaskan bahwa "kecoa tidak pernah mati". Selain situs dan akun X, ia juga mengklaim akun Instagram pribadi dan grup diretas. Kelompok ini secara terang-terangan menyindir Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan PM Narendra Modi, dengan nama yang sengaja dimiripkan.

CJP mendeklarasikan diri sebagai "suara para pemalas dan pengangguran". Syarat keanggotaan mereka pun sarkastik, seperti "selalu online" dan "mampu mengeluh secara profesional". Mereka gencar menggunakan gambar hasil kecerdasan buatan (AI) untuk menyebarkan pesan, serta menciptakan tagar #MainBhiCockroach ("Saya juga kecoa") yang viral. Relawan muda bahkan turun ke jalan dengan kostum kecoa dalam aksi bersih-bersih dan protes.

"Pemblokiran ini justru menunjukkan bahwa suara anak muda mulai diperhitungkan. Semakin ditekan, semakin kuat gerakan ini," ujar seorang pengamat politik yang enggan disebut namanya.

Fenomena CJP mencerminkan keresahan mendalam generasi muda India. Dengan setengah dari 1,4 miliar penduduk berusia di bawah 30 tahun, tingkat pengangguran yang tinggi dan minimnya partisipasi politik formal menjadi bom waktu. Dipke sebelumnya menyatakan bahwa popularitas grup ini adalah cerminan kekecewaan terhadap politik arus utama yang dianggap abai.

Ke depannya, pemblokiran situs dan akun media sosial justru berpotensi memperkuat solidaritas para pendukung. Gerakan ini menjadi pengingat bahwa di era digital, sensor tidak selalu efektif membungkam kritik — terutama ketika keresahan telah mengakar di kalangan mayoritas penduduk.