Jepang Siapkan Anggaran Tambahan Rp300 Triliun untuk Antisipasi Lonjakan Harga Energi

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan rencana penyusunan anggaran tambahan untuk tahun fiskal 2026 senilai lebih dari 3 triliun yen atau setara dengan 19 miliar dolar AS. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kenaikan harga energi yang dipicu oleh ketegangan berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.

Dalam pernyataannya di hadapan wartawan, Takaichi menjelaskan bahwa rancangan anggaran tersebut akan diajukan ke parlemen pada pekan depan. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menggunakan 500 miliar yen dari dana cadangan untuk membantu rumah tangga membayar tagihan listrik selama periode Juli hingga September, ketika permintaan pendingin ruangan mencapai puncaknya. Kebijakan ini diperkirakan mampu mengurangi beban biaya energi sekitar 5.000 yen per rumah tangga selama tiga bulan.

Untuk membiayai anggaran tambahan ini, pemerintah akan menerbitkan obligasi defisit baru. Namun, Takaichi membantah kekhawatiran bahwa langkah ini akan berdampak negatif pada pasar obligasi. Ia menegaskan bahwa total penerbitan obligasi secara keseluruhan tidak akan berubah, karena pemerintah tidak lagi membutuhkan sekitar 3 triliun yen dalam obligasi yang semula direncanakan untuk tahun fiskal 2025, berkat peningkatan pendapatan pajak dan sumber lainnya.

Keputusan ini muncul setelah meningkatnya tekanan dari partai penguasa maupun oposisi untuk menyusun anggaran tambahan yang mampu mengatasi lonjakan harga minyak mentah. Situasi ini dipicu oleh serangan AS-Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu dan penutupan efektif Selat Hormuz. Jepang, yang miskin sumber daya alam, sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah melalui jalur pelayaran strategis tersebut.

Sebagai hasil dari upaya diversifikasi pemasok, Takaichi menyebutkan bahwa pengadaan minyak Jepang akan mencapai sekitar 80 persen dari tingkat tahun sebelumnya. Negara ini diperkirakan akan memiliki pasokan yang cukup hingga musim semi 2027. Namun, perdana menteri tetap menolak untuk mendesak masyarakat membatasi penggunaan energi, dengan alasan bahwa Jepang belum mencapai tahap di mana pemerintah perlu meminta pembatasan yang dapat menghambat aktivitas ekonomi.

"Kami akan terus meningkatkan upaya untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat, penghidupan, dan kegiatan ekonomi tidak terganggu," ujar Takaichi, seraya menambahkan bahwa anggaran yang direncanakan dirancang untuk "melakukan segala upaya yang mungkin dalam meminimalkan risiko."

Ketika ditanya mengenai kemungkinan merevisi subsidi yang berjalan untuk pedagang grosir guna menahan harga eceran rata-rata bensin di sekitar 170 yen per liter, Takaichi tidak menutup kemungkinan tersebut. Beberapa anggota parlemen dari partai penguasa dan oposisi telah mendorong pengurangan program subsidi bensin untuk meringankan beban fiskal negara yang sudah terlilit utang.