Thailand Tarik Izin Bebas Visa 60 Hari, Banyak Turis Nakal Jadi Alasan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Thailand resmi mencabut kebijakan bebas visa 60 hari untuk 93 negara per 19 Mei, menyusul maraknya pelanggaran dan aktivitas ilegal oleh wisatawan asing.
- Kebijakan baru hanya memberikan bebas visa 30 hari bagi 54 negara, sementara tiga negara lain mendapat jatah 15 hari, sebagai upaya menekan penyalahgunaan izin tinggal.
- Langkah ini diambil setelah otoritas pariwisata menilai masa tinggal lebih lama tidak signifikan meningkatkan pendapatan, karena sebagian besar turis hanya bertahan di bawah 30 hari.
Pemerintah Thailand secara resmi membatalkan kebijakan bebas visa selama 60 hari untuk warga dari 93 negara dan teritori, mulai 19 Mei lalu. Keputusan ini diambil setelah otoritas setempat menilai bahwa masa tinggal yang lebih panjang justru memicu peningkatan aktivitas ilegal, perilaku antisosial, serta penyalahgunaan fasilitas visa oleh sebagian kecil dari puluhan juta turis yang berkunjung setiap tahun.
Sebagai gantinya, hanya 54 negara dan teritori yang masih mendapatkan pembebasan visa selama 30 hari. Sementara itu, tiga negara dan teritori lainnya akan memperoleh skema bebas visa baru dengan durasi 15 hari. Perubahan ini menandai pengetatan kebijakan imigrasi Thailand setelah sebelumnya pada 2024 memberlakukan aturan longgar untuk memulihkan sektor pariwisata yang terpukul akibat pandemi Covid-19.
Menurut Otoritas Pariwisata Thailand, antara Januari hingga pertengahan Mei tahun ini, negara itu telah menerima 8,24 juta wisatawan jarak pendek, dengan China sebagai kontributor terbesar mencapai 2,15 juta kedatangan. Angka ini menunjukkan bahwa permintaan perjalanan ke Thailand masih tinggi, namun pemerintah menilai bahwa durasi tinggal yang lebih lama tidak serta-merta mendongkrak penerimaan sektor pariwisata.
Sebelum pandemi pada 2019, Thailand dikunjungi 39 juta wisatawan. Tahun lalu angka itu turun menjadi 33 juta. Kebijakan bebas visa 60 hari yang diperkenalkan pada 2024 dinilai tidak efektif karena sebagian besar turis hanya menghabiskan kurang dari 30 hari di kerajaan tersebut.
Keputusan ini juga didorong oleh kekhawatiran akan meningkatnya kejahatan dan gangguan ketertiban yang melibatkan warga asing. Selama beberapa bulan terakhir, otoritas Thailand telah memberikan peringatan terkait perilaku buruk turis, seperti penyalahgunaan visa untuk bekerja ilegal, terlibat dalam bisnis gelap, serta tindakan tidak sopan di tempat-tempat suci dan umum. Dengan mempersingkat masa tinggal, pemerintah berharap dapat memfilter wisatawan yang benar-benar berniat berlibur dan mengurangi potensi masalah.
Ke depannya, Thailand diperkirakan akan terus memantau dampak kebijakan ini terhadap jumlah kunjungan dan pendapatan pariwisata. Meskipun langkah ini berisiko mengurangi minat wisatawan dari negara-negara yang terkena pemangkasan, pemerintah menilai bahwa kualitas dan keamanan pariwisata jangka panjang lebih penting daripada sekadar mengejar kuantitas.
