Anggaran Dipangkas, Target Modernisasi Armada Thailand Terancam Gagal

Angkatan Laut Thailand menghadapi tantangan serius dalam upaya modernisasi armadanya setelah Badan Anggaran memutuskan memotong alokasi dana untuk pengadaan fregat modern kedua dalam rancangan anggaran 2027. Keputusan ini memicu kekhawatiran bahwa target jangka panjang untuk memiliki delapan fregat modern pada 2037—sebagaimana dicanangkan dalam dokumen resmi 2023—kini sulit tercapai.

Posisi geografis Thailand yang diapit dua samudra, yakni Laut Andaman dan Teluk Thailand, menuntut kekuatan laut yang mumpuni. Saat ini, armada fregat yang dimiliki baru empat unit, setengah dari target ideal. Panglima Angkatan Laut Thailand, Laksamana Pairote Fuangchan, pada 15 Mei lalu menegaskan bahwa kebutuhan akan fregat tersebut tetap mendesak. Pihaknya akan mengajukan kembali permohonan anggaran pada siklus 2028. “Kami memahami keterbatasan fiskal, namun kapal yang ada belum mencukupi untuk memenuhi tuntutan operasional,” ujarnya kepada media lokal.

Kebijakan penghematan ini tidak hanya berdampak pada proyek fregat. Program pengadaan kapal selam yang sudah lama tertunda juga ikut terhambat. Kondisi ini menempatkan Thailand dalam posisi rawan dibandingkan negara-negara tetangga yang terus memperkuat armadanya, seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Para analis menilai bahwa tanpa percepatan modernisasi, kemampuan Angkatan Laut Thailand untuk menjaga kedaulatan maritim dan kepentingan ekonomi di dua samudra akan tergerus.

Di sisi lain, pemerintah Thailand dihadapkan pada tekanan fiskal akibat perlambatan ekonomi dan prioritas belanja di sektor lain. Meski demikian, Laksamana Pairote optimistis bahwa negosiasi ulang dengan Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran dapat membuahkan hasil pada tahun depan. “Kami akan terus menyuarakan urgensi ini,” tegasnya.

Ke depan, Angkatan Laut Thailand perlu mencari strategi alternatif, seperti menjalin kerja sama pengadaan dengan mitra asing atau mengoptimalkan kapal eksisting. Namun, tanpa komitmen anggaran yang kuat, target 2037 dikhawatirkan hanya tinggal wacana. Situasi ini menjadi pengingat bahwa kekuatan maritim suatu negara tidak hanya ditentukan oleh doktrin, tetapi juga oleh kesiapan fiskal dan dukungan politik yang berkelanjutan.