Konferensi NPT 2025 Dibuka di Tengah Ketegangan Global dan Ancaman Proliferasi Nuklir

New York, LyndHub – Para pemimpin politik, diplomat, dan aktivis anti-nuklir dari berbagai negara berkumpul di Markas Besar PBB, New York, pada Senin (28/4) untuk membuka Konferensi Tinjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) ke-11. Pertemuan yang berlangsung hingga 22 Mei ini menjadi ajang krusial di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat perang Rusia di Ukraina dan konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran, serta kecenderungan negara-negara bersenjata nuklir memperluas arsenal mereka.

Fokus utama konferensi adalah kemampuan negara-negara pihak NPT untuk menyepakati dokumen konsensus bersama. Dua konferensi sebelumnya, pada 2015 dan 2022, gagal menghasilkan dokumen akhir karena perpecahan internal. Pada 2015, deadlock dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai kawasan bebas nuklir di Timur Tengah. Sementara pada 2022, Rusia menjadi penghalang utama setelah invasinya ke Ukraina. Jika tahun ini kembali gagal, menurut Duta Besar Vietnam Do Hung Viet yang menjabat presiden konferensi, hal itu akan mengirimkan pesan yang sangat mengkhawatirkan tentang kredibilitas rezim NPT itu sendiri.

Dari Jepang, delegasi yang hadir mencakup para penyintas bom atom (hibakusha) dan keluarga mereka. Mereka membuka pameran foto dan artefak bersejarah tentang kehancuran Hiroshima dan Nagasaki di lobi PBB. Untuk pertama kalinya, Gubernur Hiroshima Mika Yokota dan Wakil Gubernur Nagasaki Yuko Baba menyampaikan pidato dalam forum ini. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, dalam pesan yang dibacakan Wakil Menteri Senior Luar Negeri Ayano Kunimitsu, menekankan perlunya komitmen yang lebih kuat terhadap NPT untuk memutus "lingkaran setan" eskalasi keamanan dan ancaman nuklir.

"Lebih dari delapan dekade telah berlalu sejak bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kini, kita menghadapi keharusan mendesak untuk mempertahankan dan memperkuat NPT... dan memastikan bahwa perjanjian ini diwariskan ke generasi mendatang dalam bentuk yang lebih kokoh," ujar Takaichi dalam pesannya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dalam pidato pembukaan, menyoroti peningkatan jumlah hulu ledak nuklir global dan tren mengkhawatirkan di mana beberapa negara secara terbuka bergerak menuju akuisisi senjata nuklir. "Terlalu lama, perjanjian ini telah terkikis. Komitmen tidak dipenuhi, kepercayaan dan kredibilitas menipis. Mesin proliferasi semakin cepat. Jadi kita perlu menghidupkan kembali perjanjian ini," tegas Guterres. Ia juga mengingatkan bahwa para hibakusha yang jumlahnya semakin sedikit setiap tahun membawa pesan yang semakin mendesak: perlucutan senjata adalah fondasi perdamaian.

Ketegangan antara negara-negara non-nuklir dan negara pemilik senjata nuklir semakin memuncak. Negara-negara non-nuklir frustrasi dengan lambatnya upaya pelucutan senjata, sementara perang di Ukraina dan Iran memperburuk permusuhan antar negara bersenjata nuklir. Jiro Hamasumi, seorang penyintas berusia 80 tahun yang mengalami bom Hiroshima saat masih dalam kandungan ibunya, dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sesi organisasi non-pemerintah pada Jumat mendatang. Kehadiran Nihon Hidankyo, kelompok penyintas bom atom yang meraih Nobel Perdamaian 2024, menambah bobot moral seruan penghapusan senjata nuklir.

Konferensi ini merupakan yang ke-11 sejak pertemuan pertama pada 1975. Jadwal lima tahunan sempat tertunda pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Dengan ketidakpastian yang melingkupi proses negosiasi, banyak pihak berharap bahwa tekanan dari masyarakat sipil dan suara para penyintas dapat mendorong para pemimpin dunia untuk mengesampingkan perbedaan dan memperkuat kembali fondasi rezim non-proliferasi global.