Lai Ching-te Berkomitmen Tingkatkan Anggaran Pertahanan Taiwan di Tengah Tekanan Beijing

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, pada Rabu (20/5) menyatakan komitmennya untuk meningkatkan anggaran pertahanan yang sebelumnya mengalami pemangkasan oleh partai oposisi, serta melanjutkan pembelian persenjataan dari Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan dan tekanan militer dari China.

Dalam konferensi pers yang menandai dua tahun masa jabatannya, Lai juga mengungkapkan kesediaannya untuk berdialog dengan Presiden AS Donald Trump jika ada kesempatan. Hal ini merespons pernyataan Trump setelah kunjungannya ke China pekan lalu, di mana ia menyebut perlunya berbicara dengan "orang yang menjalankan Taiwan" terkait penjualan senjata AS ke Taipei.

Pemerintahan Lai dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang cenderung pro-kemerdekaan menghadapi kesulitan dalam mengesahkan anggaran dan rancangan undang-undang karena Partai Nasionalis bersama Partai Rakyat Taiwan menguasai legislatif. Kondisi ini menghambat upaya pemerintah untuk memperkuat pertahanan di tengah ancaman yang menurut Lai "lebih besar dari sebelumnya".

"Kami waspada terhadap ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Lai, seraya menekankan pentingnya investasi pertahanan. Ia menambahkan bahwa Taiwan bekerja sama dengan mitra-mitra yang sepaham untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik.

China Daratan memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan bertekad untuk menyatukannya, jika perlu dengan kekuatan militer. Kedua pihak telah diperintah secara terpisah sejak perang saudara 1949. Amerika Serikat, yang mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke China Daratan pada 1979, merupakan pemasok senjata terbesar bagi Taiwan.

"Masa depan Taiwan tidak bisa ditentukan oleh kekuatan di luar perbatasan kami, juga tidak bisa disandera oleh ketakutan, perpecahan, atau keuntungan jangka pendek. Masa depan Taiwan harus ditentukan bersama oleh 23 juta rakyat kami," tegas Lai.

Menanggapi pernyataan tersebut, Chen Binhua, juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China, menyatakan bahwa pidato Lai "penuh dengan kebohongan dan tipu daya, permusuhan, dan konfrontasi". Ia menambahkan bahwa Lai secara keras kepala menganut posisi "kemerdekaan Taiwan" yang keliru dan telah meningkatkan konfrontasi lintas selat.

Ke depan, dinamika politik di Taiwan dan kebijakan AS terhadap kawasan akan sangat menentukan arah hubungan lintas selat. Dengan parlemen yang terbelah dan tekanan dari Beijing yang terus meningkat, pemerintah Lai harus mencari jalan tengah antara ambisi pertahanan dan realitas politik domestik.