PBB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2026 Akibat Krisis Energi Timur Tengah
Baca dalam 60 detik
- Perserikatan Bangsa-Bangsa merevisi turun proyeksi pertumbuhan PDB global menjadi 2,5% pada 2026, merespons eskalasi konflik di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak.
- Inflasi global diperkirakan naik ke 3,9% tahun ini, 0,8 poin lebih tinggi dari prediksi Januari, dengan negara berkembang menanggung beban lebih berat akibat kenaikan biaya energi dan impor.
- Dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi global bisa terperosok ke 2,1%—salah satu level terlemah abad ini di luar pandemi dan krisis 2008.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2026 menjadi 2,5%, turun 0,2 poin persentase dari estimasi Januari lalu. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan gejolak harga energi yang memicu tekanan inflasi di berbagai negara.
Dalam laporan terbaru yang dirilis Selasa (20/5) di Markas Besar PBB, New York, para ekonom PBB menyebutkan bahwa pertumbuhan global bisa semakin tertekan hingga hanya 2,1% jika situasi memburuk. Skenario tersebut, menurut Shantanu Mukherjee—Direktur Analisis Ekonomi di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB—akan menjadi salah satu laju pertumbuhan terlemah sepanjang abad ini, hanya lebih baik dibandingkan masa pandemi COVID-19 dan krisis keuangan global 2008.
Kenaikan harga minyak mentah menjadi pemicu utama revisi ini. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada awal tahun memicu blokade Selat Hormuz oleh Teheran, jalur vital bagi pengiriman minyak, gas alam, pupuk, dan produk minyak bumi lainnya. Akibatnya, harga energi melonjak dan biaya transportasi serta produksi industri ikut terpengaruh.
Mukherjee menekankan bahwa dampak inflasi tidak merata. Negara maju diperkirakan mencatat inflasi 2,9% pada 2026, naik tipis dari 2,6% tahun sebelumnya. Sebaliknya, negara berkembang akan menghadapi lonjakan inflasi dari 4,2% menjadi 5,2%, karena biaya energi, transportasi, dan barang impor yang lebih tinggi menggerus pendapatan riil masyarakat.
"Kenaikan harga energi merupakan faktor yang kuat, begitu pula harga produk kilang yang penting bagi produksi industri dan transportasi komersial," ujar Mukherjee dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa tekanan inflasi diperkirakan akan bertahan hingga paruh kedua tahun ini sebelum mereda secara bertahap.
Revisi proyeksi PBB ini menjadi sinyal peringatan bagi para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Tanpa langkah diplomasi yang efektif untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah dan stabilisasi pasokan energi, risiko stagflasi—kombinasi pertumbuhan rendah dan inflasi tinggi—semakin nyata. Para ekonom memperingatkan bahwa negara-negara berkembang akan menjadi pihak yang paling terpukul, mengingat ketergantungan mereka pada impor energi dan ruang fiskal yang terbatas untuk memberikan stimulus.
