AS Dakwa Raul Castro Atas Pembunuhan, Trump Perketat Tekanan ke Kuba

Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa mantan Presiden Kuba Raul Castro dengan tuduhan pembunuhan dan konspirasi, Rabu (21/5). Dakwaan ini menjadi puncak tekanan politik yang dilancarkan Presiden Donald Trump terhadap negara komunis tersebut, di tengah krisis ekonomi dan politik yang melanda Havana.

Raul Castro, yang kini berusia 94 tahun, bersama lima orang lainnya dituduh terlibat dalam penembakan dua pesawat sipil milik kelompok eksil Brothers to the Rescue pada 1996. Insiden tersebut menewaskan empat warga negara AS. Saat kejadian, Castro menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kuba. Tuduhan mencakup konspirasi pembunuhan warga AS, perusakan pesawat, dan pembunuhan.

Trump menyambut dakwaan ini sebagai "momen yang sangat besar" dan menyatakan bahwa pemerintahannya sedang "membebaskan Kuba." Namun, ia menegaskan tidak akan ada eskalasi militer. "Tidak akan ada eskalasi. Saya rasa tidak perlu," ujar Trump kepada wartawan. "Lihat, tempat itu sedang hancur. Keadaannya kacau, dan mereka semacam kehilangan kendali."

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang lahir di Miami dari orang tua imigran Kuba, menyampaikan pesan video berbahasa Spanyol kepada rakyat Kuba. Ia menyerukan perubahan kekuasaan di negara tersebut. "Presiden Trump menawarkan hubungan baru antara AS dan Kuba," kata Rubio.

Reaksi keras datang dari Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel. Melalui media sosial, ia mengecam dakwaan tersebut sebagai "manuver politik, tanpa dasar hukum apa pun." Diaz-Canel menuduh AS menggunakan langkah ini sebagai dalih untuk "agresi militer terhadap Kuba."

Langkah hukum ini menandai eskalasi signifikan dalam kebijakan AS terhadap Kuba di bawah Trump. Sejak menjabat, Trump telah membalikkan kebijakan détente era Obama dan memperketat sanksi ekonomi. Meskipun Trump mengesampingkan intervensi militer langsung, dakwaan terhadap Raul Castro menunjukkan bahwa tekanan politik dan hukum akan terus ditingkatkan.

Diplomat dan analis menilai bahwa dakwaan ini memiliki dampak terbatas secara praktis karena Raul Castro tidak akan diekstradisi. Namun, secara simbolis, langkah ini memperkuat narasi bahwa rezim Kuba bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Ke depan, hubungan AS-Kuba diperkirakan akan tetap tegang, terutama jika Trump kembali memenangkan pemilu 2024.