AS Siapkan Dakwaan untuk Raul Castro, Eskalasi Baru di Tengah Tekanan Washington terhadap Kuba

Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan tengah menyusun dakwaan terhadap mantan Presiden Kuba Raul Castro. Tiga sumber yang mengetahui langsung rencana tersebut mengungkapkan kepada Associated Press pada Jumat (16/5) bahwa langkah ini merupakan bagian dari tekanan yang meningkat terhadap negara komunis itu, termasuk ancaman aksi militer yang sebelumnya dilontarkan Trump.

Dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan federal Miami ini diduga terkait dengan peran Castro dalam insiden penembakan empat pesawat milik kelompok eksil Brothers to the Rescue pada 1996. Saat itu, Castro menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jika grand jury menyetujui, ini akan menjadi pertama kalinya seorang mantan kepala negara Kuba didakwa secara pidana di Amerika Serikat.

Langkah ini memicu spekulasi tentang kemungkinan operasi militer AS di Kuba, mirip dengan yang dilakukan di Venezuela pada Januari lalu untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro. Namun, Richard Feinberg, profesor emeritus Universitas California-San Diego, menilai skenario tersebut sulit diulang. "Tidak ada salinan mudah dari Venezuela. Tidak ada garis suksesi yang jelas, dan sulit membayangkan perubahan rezim tanpa kehadiran pasukan darat AS," ujarnya.

Ketegangan antara Washington dan Havana sebenarnya sempat mereda saat AS terlibat konflik di Iran. Namun, dengan meredanya perang tersebut, Trump kembali menyoroti Kuba. Dalam pernyataan di Air Force One, Trump menyebut Kuba sebagai "negara yang sedang menurun" dan mengisyaratkan akan ada langkah lebih lanjut. CIA Director John Ratcliffe bahkan telah bertemu dengan pejabat Kuba, termasuk cucu Castro, dalam kunjungan tingkat tinggi pada Kamis lalu.

Raul Castro, yang kini berusia 94 tahun, mengambil alih kepemimpinan dari kakaknya Fidel Castro pada 2011 dan menyerahkan kekuasaan kepada Miguel Diaz-Canel pada 2019. Meski secara resmi pensiun, ia diyakini masih memiliki pengaruh besar di balik layar. Cucunya, Raul Guillermo Rodriguez Castro, sebelumnya juga mengadakan pertemuan rahasia dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Insiden penembakan 1996 menjadi titik balik hubungan kedua negara. Saat itu, Presiden Bill Clinton tengah berupaya meredakan ketegangan, namun aksi provokatif kelompok eksil memicu respons keras Kuba. Kongres AS kemudian mengesahkan Helms-Burton Act yang memperkuat embargo dan mempersulit presiden berikutnya untuk berdialog dengan Havana. Feinberg, yang saat itu bekerja di Dewan Keamanan Nasional, menilai tindakan Kuba justru berhasil memperlambat upaya rekonsiliasi Clinton.

Dakwaan terhadap Castro bukanlah yang pertama. Pada 1993, jaksa federal di Miami sempat mempertimbangkan untuk menuntutnya atas dugaan perdagangan kokain, namun batal karena masalah kredibilitas saksi dan kekhawatiran akan mengganggu operasi intelijen serta upaya diplomasi Clinton. Kini, dengan tensi yang kembali memanas, langkah hukum ini dipandang sebagai sinyal bahwa Trump tidak akan ragu menggunakan jalur hukum dan militer untuk menekan rezim Kuba.