Prabowo Panggil Menteri dan Eks Gubernur BI ke Istana: Isyarat Respons Krisis Rupiah?
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri ekonomi dan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah di Istana Negara.
- Pertemuan terjadi di tengah pelemahan rupiah yang menembus level psikologis Rp17.700/US$, memicu spekulasi adanya langkah darurat stabilisasi.
- Para menteri enggan mengungkap agenda rapat, menimbulkan tanda tanya di kalangan investor mengenai arah kebijakan ekonomi ke depan.
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi serta mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Negara pada Jumat (22/5/2026). Langkah ini memicu spekulasi publik dan pelaku pasar mengingat tekanan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Kehadiran Burhanuddin Abdullah, yang memimpin BI pada 2003–2008, menambah sinyal bahwa pembahasan berkaitan erat dengan stabilitas moneter dan kebijakan fiskal.
Meski demikian, para menteri yang hadir enggan memberikan pernyataan detail. Purbaya hanya mengatakan, "Enggak tahu, diundang datang kita," dan mengaku belum mengetahui apakah rapat akan membahas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau nilai tukar rupiah. Airlangga pun bersikap serupa, menolak membeberkan agenda pertemuan.
Kedatangan Burhanuddin Abdullah menjadi sorotan tersendiri. Sebagai mantan gubernur bank sentral yang berpengalaman menangani krisis, keterlibatannya mengindikasikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan langkah-langkah nonkonvensional atau setidaknya mengkaji opsi kebijakan dari perspektif historis. Belum ada konfirmasi apakah ia diundang sebagai penasihat atau bagian dari tim khusus.
Pertemuan ini terjadi di saat ketidakpastian global masih membayangi, terutama terkait kebijakan suku bunga The Fed dan penguatan dolar AS. Pelaku pasar menanti sinyal konkret dari pemerintah apakah akan ada intervensi lebih agresif atau reformasi struktural untuk menopang rupiah. Keengganan para pejabat membuka diskusi justru meningkatkan ekspektasi akan adanya pengumuman penting dalam waktu dekat.
Ke depan, investor dan analis akan mencermati setiap pernyataan resmi dari Istana maupun Kementerian Keuangan. Langkah koordinasi antara fiskal dan moneter menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Jika tidak diikuti dengan tindakan nyata, tekanan terhadap rupiah berpotensi berlanjut dan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro secara lebih luas.
