Klaim Angkatan Laut Filipina Sebagai Middle Power Menuai Sorotan

Dalam peringatan 128 tahun berdirinya Angkatan Laut Filipina bulan ini, Laksamana Muda Joe Anthony C. Orbe, Komandan Armada Filipina, menyatakan bahwa negaranya kini telah mencapai status sebagai kekuatan menengah atau middle power di kawasan Asia Tenggara. Klaim ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan analis pertahanan regional.

Orbe mendasarkan pernyataannya pada hasil modernisasi armada yang dinilai setara dengan negara tetangga. “Kami sejajar dengan tetangga-tetangga kami di Asia Tenggara. Sebagian besar kemampuan yang dimiliki tetangga juga kami miliki. Bahkan, kami memiliki kapal-kapal yang lebih baru daripada beberapa di antara mereka,” ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa lalu.

Lebih lanjut, Orbe mencontohkan partisipasi Filipina dalam Latihan Multilateral Angkatan Laut (Milan) di India pada Februari lalu dan Latihan Cacandu yang digelar di Filipina pada Maret. Dalam kedua agenda tersebut, mitra regional disebut menyampaikan kekaguman terhadap program modernisasi yang tengah dijalankan Manila. “Mereka mengatakan bahwa mereka menghormati kami karena mengagumi program modernisasi ini,” tambah Orbe.

Namun, klaim tersebut tidak luput dari sorotan. Hunter Marston, analis geopolitik asal Australia, menilai bahwa deskripsi Orbe mengenai status middle power adalah “cukup beralasan, meskipun agak aspiratif” jika dikaitkan dengan kapabilitas Angkatan Laut Filipina secara keseluruhan. Marston menekankan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan, masih terdapat kesenjangan dalam hal kedalaman armada, logistik, dan pengalaman operasi dibandingkan dengan kekuatan maritim utama di kawasan seperti Singapura atau Vietnam.

Pernyataan Orbe juga memicu diskusi tentang definisi middle power di kawasan. Beberapa pengamat berpendapat bahwa status tersebut tidak hanya diukur dari jumlah dan umur kapal, tetapi juga dari kemampuan proyeksi kekuatan, interoperabilitas dengan sekutu, dan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Filipina, yang masih bergantung pada akuisisi kapal bekas pakai dan alih teknologi, dinilai perlu memperkuat aspek-aspek tersebut sebelum klaimnya dapat diterima secara luas.

Ke depan, klaim ini dapat menjadi pemicu bagi Filipina untuk terus menggenjot program modernisasi pertahanannya, sekaligus mendorong dialog yang lebih kritis mengenai tolok ukur kekuatan maritim di Asia Tenggara. Apakah Manila mampu mempertahankan momentum modernisasi dan membuktikan statusnya sebagai middle power, waktu yang akan menjawab.