Kim Jong Un Perintahkan Benteng Tak Tertembus di Perbatasan Selatan, Perkuat Artileri Jarak Jauh
Baca dalam 60 detik
- Benteng di selatan: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menginstruksikan komandan militer untuk memperkuat unit garis depan di perbatasan dengan Korea Selatan dan mengubah jalur batas menjadi "benteng yang tak tertembus".
- Modernisasi artileri: Pyongyang berencana mengerahkan howitzer swa-gerak 155 mm baru ke tiga batalyon artileri jarak jauh di sepanjang perbatasan selatan tahun ini—sebagai bagian dari modernisasi peralatan teknis militer.
- Hapus bahasa reunifikasi: Korea Utara baru-baru ini merevisi konstitusinya untuk menghapus semua referensi tentang reunifikasi dengan Selatan, menegaskan kembali hubungan antar dua negara yang terpisah.
SEOUL, KOREA SELATAN — Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menggelar pertemuan dengan para komandan komando dari seluruh angkatan bersenjata di markas Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa pada Minggu (17/5), menyerukan percepatan modernisasi militer dan penguatan pertahanan perbatasan selatan. Pertemuan yang dilaporkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) ini merupakan pertemuan komandan divisi dan brigade pertama sejak Kim mengambil alih kekuasaan pada 2011. Kim menekankan perlunya mengadaptasi latihan militer dengan perubahan sifat perang modern serta "memperkuat unit garis depan di perbatasan selatan dan mengubah jalur batas menjadi benteng yang tak tertembus."
Dari Revisi Konstitusi hingga Howitzer Baru
Langkah ini merupakan puncak dari serangkaian kebijakan keras Pyongyang terhadap Seoul yang dimulai sejak Kim secara resmi meninggalkan tujuan reunifikasi selama puluhan tahun. Awal bulan ini, Korea Utara mengumumkan rencana untuk mengerahkan howitzer swa-gerak 155 mm baru ke tiga batalyon yang ditugaskan pada unit artileri jarak jauh di sepanjang perbatasan selatan—sebuah peningkatan signifikan dalam kapasitas tembakan langsung yang dapat menjangkau wilayah metropolitan Seoul. Menurut KCNA, Kim juga menguraikan rencana untuk merestrukturisasi struktur militer dan memperkuat unit garis depan serta unit-unit utama lainnya dengan persenjataan dan teknologi yang ditingkatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat deterensi. Korea Utara baru-baru ini juga merevisi konstitusinya untuk menghapus semua referensi tentang reunifikasi dengan Korea Selatan, memperkuat dorongan Kim untuk mendefinisikan ulang hubungan antar-Korea sebagai hubungan antara dua negara yang terpisah.
Secara teknis, kedua Korea masih dalam keadaan perang karena Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Pertemuan komandan tingkat tinggi ini dipandang oleh pengamat sebagai upaya Kim untuk mengkonsolidasikan loyalitas militer di tengah perubahan doktrin pertahanan nasional yang fundamental. Kementerian Unifikasi Korea Selatan menilai pertemuan itu tampaknya bertujuan untuk mendorong semangat militer sekaligus memperkuat disiplin ideologis dan upaya modernisasi. Juru bicara kementerian Yoon Min-ho menyatakan, "Korea Utara telah mengadopsi sikap dua negara, dan tampaknya ada tren ke arah itu. Kami akan terus memantau dengan cermat tren terkait di masa depan."
⚔️ ESKALASI MILITER DI SEMENANJUNG KOREA
Pertemuan pertama sejak 2011: Semua komandan divisi & brigade dikumpulkan
Persenjataan baru: Howitzer swa-gerak 155 mm untuk 3 batalyon artileri jarak jauh
Revisi konstitusi: Semua referensi reunifikasi dihapus
Status perang: Masih berlangsung secara teknis (gencatan senjata 1953)
Sikap Seoul di Tengah Ketegangan yang Meningkat
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, yang menjabat sejak Juni, berupaya mengurangi ketegangan dengan membongkar pengeras suara propaganda perbatasan dan menyerukan dialog baru. Namun, Pyongyang sebagian besar mengabaikan tawaran tersebut sambil terus memperluas kemampuan militernya. Ketika ditanya apakah langkah-langkah terbaru Korea Utara dapat meningkatkan situasi di sepanjang perbatasan, juru bicara Yoon menegaskan bahwa Seoul akan terus berupaya mengurangi ketegangan militer dan membangun kepercayaan di Semenanjung Korea. Pada hari Senin, Kementerian Unifikasi merilis buku putih tahunannya, yang mendefinisikan kebijakan baru Seoul yang disebut "kebijakan koeksistensi damai Semenanjung Korea." Kebijakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diuraikan Presiden Lee pada bulan Agustus, termasuk menghormati sistem Korea Utara, menolak reunifikasi dengan cara penyerapan, dan menghindari tindakan permusuhan.
Prospek ke Depan: Jalan Buntu atau Pintu Negosiasi Tertutup?
Ke depan, pertanyaan besar adalah apakah Kim akan terus mengabaikan tawaran dialog Seoul dan Washington, atau apakah tekanan ekonomi dan isolasi diplomatik yang semakin dalam dapat membawanya kembali ke meja perundingan. Sejauh ini, Kim tampaknya memilih jalur peningkatan kapasitas militer daripada konsesi diplomatik—sebuah strategi yang berisiko memicu perlombaan senjata baru di Semenanjung Korea. Sementara itu, pemerintahan Lee Jae Myung di Seoul menghadapi ujian berat: bagaimana menjaga stabilitas perbatasan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sekaligus tidak memberikan legitimasi kepada rezim Kim yang terus mengembangkan senjata. Bagi komunitas internasional, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan China, dinamika ini memerlukan koordinasi yang hati-hati. Satu hal yang pasti: Semenanjung Korea kembali memasuki periode ketegangan tinggi yang akan menguji ketahanan diplomasi regional dan kesiapan militer semua pihak yang terlibat.
"North Korea has adopted a two-state stance, and there appear to be trends in that regard. We will continue to closely monitor related trends in the future." — Yoon Min-ho, Spokesperson for South Korea's Unification Ministry.
