Presiden Prabowo Janjikan Pembangunan 1 Juta Rumah dan Kredit Bunga 5% bagi Pekerja
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 1 juta rumah untuk pekerja mulai tahun 2026.
- Hunian akan dibangun dekat kawasan industri dengan fasilitas publik lengkap (RS, sekolah, transportasi).
- Pemerintah akan menyediakan kredit pemilikan rumah dengan bunga rendah maksimal 5% dan tenor hingga 40 tahun.
Dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah hunian bagi kaum buruh. Pemerintah menargetkan lompatan besar dalam penyediaan rumah layak huni yang terintegrasi dengan kawasan industri dan didukung oleh skema pembiayaan yang meringankan beban pekerja.
Poin Utama Kebijakan Hunian Pro-Buruh:
- Target 1 Juta Rumah: Dari capaian 350 ribu rumah saat ini, pemerintah menargetkan pembangunan minimal satu juta rumah mulai tahun 2026.
- Lokasi Strategis: Rumah akan dibangun dalam bentuk klaster-klaster yang dekat dengan kawasan industri untuk mempermudah akses ke tempat kerja.
- Fasilitas Terintegrasi: Kota-kota baru pekerja akan dilengkapi dengan sekolah, fasilitas olahraga, daycare, rumah sakit, dan moda transportasi massal.
Skema Pembiayaan dan Kepemilikan
Presiden menekankan perubahan paradigma dari "biaya kontrak" menjadi "cicilan kepemilikan" dengan jangka waktu yang sangat fleksibel.
| Komponen | Rencana Kebijakan |
|---|---|
| Suku Bunga Kredit | Maksimal 5% per tahun melalui perbankan milik negara (Himbara). |
| Tenor Cicilan | Jangka panjang mulai dari 20 tahun hingga maksimal 40 tahun. |
| Alokasi Biaya | Mengalihkan beban biaya kontrak (sekitar 30% pendapatan) menjadi cicilan aset pribadi. |
"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat. Maksimal 5 persen satu tahun," tegas Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diambil untuk mengurangi beban pengeluaran rutin buruh, petani, dan nelayan yang selama ini terjebak dalam biaya sewa hunian tinggi tanpa memiliki aset di masa depan. Dengan skema ini, pemerintah berharap kualitas hidup dan ketahanan ekonomi keluarga pekerja dapat meningkat secara signifikan.
