Perdebatan mengenai porsi pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara resmi telah memasuki babak akhir. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa fase persetujuan anggaran untuk tahun 2025 dan 2026 telah disepakati secara bulat oleh seluruh fraksi, sehingga fokus legislatif dan eksekutif saat ini sepenuhnya bergeser pada tahap pengawasan ketat untuk memastikan implementasi program tepat sasaran.
Rasionalisasi Sektor Pendidikan dan Pemangkasan Inefisiensi
Keputusan strategis untuk menempatkan beban kerja (workload) pendanaan MBG di bawah payung anggaran pendidikan memiliki dasar fungsional yang kuat. Siswa diposisikan sebagai komponen paling vital dalam ekosistem pendidikan, sehingga asupan gizi yang memadai dianggap setara dengan penyediaan infrastruktur belajar. Tidak ada pemangkasan pada program esensial; sebaliknya, ketersediaan (availability) dana MBG didapatkan melalui penonaktifan program-program usang yang rawan korupsi dan tidak efisien.
Konsistensi Pengawasan dan Kritik Internal
Menanggapi adanya suara sumbang dari internal dewan yang masih mempertanyakan alokasi ini, Habiburokhman mengingatkan agar integritas politik tetap dijaga. Manuver untuk sekadar mencari panggung dinilai hanya akan mengganggu transmisi kebijakan ke tingkat bawah. Fokus utama (main focus) saat ini adalah menjamin performa puncak (peak performance) dari distribusi MBG agar tidak terdistorsi di lapangan, menjadikan program ini sebagai bantalan sosial terbaik bagi anak-anak bangsa.
