Dame Emily Thornberry, Ketua Komite Urusan Luar Negeri, meluncurkan kritik tajam terhadap pendekatan pemerintah Inggris yang dinilai terlalu hati-hati dalam menata ulang hubungan dengan Uni Eropa. Thornberry menilai bahwa tanpa "pitch" atau visi strategis yang berani, upaya normalisasi pasca-Brexit hanya akan menjadi retorika politik tanpa dampak ekonomi yang nyata.
Dalam sebuah surat resmi kepada Perdana Menteri, Thornberry menyoroti adanya kesenjangan antara janji "reset" hubungan dan realitas di lapangan. Ia menilai bahwa pemerintah Inggris terjebak dalam pola komunikasi yang defensif, di mana keengganan untuk memberikan detail mengenai penyelarasan regulasi (regulatory alignment) justru menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri. Menurutnya, publik Inggris kini telah siap untuk beralih dari ketegangan masa lalu dan mengharapkan ambisi yang lebih besar dalam kemitraan lintas selat ini.
• Urgensi penghapusan cek perbatasan yang "tidak perlu" yang menghambat pertumbuhan ekonomi jasa dan manufaktur.
• Risiko isolasi Inggris dari skema investasi pertahanan kolektif Eropa meskipun memiliki kapasitas industri yang mumpuni.
Secara teknis, analisis Thornberry menyentuh inti dari masalah produktivitas Inggris pasca-Brexit. Dengan sektor jasa yang mendominasi ekonomi Britania, hambatan digital dan kualifikasi profesional yang muncul akibat pemisahan diri telah mengurangi daya saing global. Thornberry mendorong agar menteri lebih "santai" dalam menghadapi isu standar keamanan produk demi melonggarkan arus perdagangan, sebuah langkah yang dianggap krusial jika target pertumbuhan ekonomi ingin dicapai secara berkelanjutan.
Menutup argumennya, ia menekankan bahwa keberhasilan hubungan UK-EU di masa depan sangat bergantung pada transparansi diplomatik. Praktik pemberian informasi secara tidak resmi (unattributed briefings) kepada media tanpa adanya dokumen kebijakan formal dianggap merusak kepercayaan konstituen dan mitra di Brussels. Ke depan, tekanan dari Komite Parlemen ini kemungkinan besar akan memaksa Downing Street untuk menyajikan peta jalan yang lebih definitif sebelum kuartal fiskal berikutnya berakhir.
