Hubungan "Special Relationship" antara Amerika Serikat dan Britania Raya kini menghadapi ujian terberat di tengah berkecamuknya konflik Timur Tengah. Berdasarkan laporan Daily Telegraph pada 2 Maret 2026, Presiden Donald Trump menyatakan rasa kecewa yang mendalam (very disappointed) terhadap Perdana Menteri Keir Starmer. Trump menuding Starmer sengaja menghambat operasi militer AS dengan sempat menolak izin penggunaan pangkalan udara strategis Diego Garcia untuk melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, sebuah keputusan yang dianggap Trump tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah aliansi kedua negara.
Dilema Legalitas vs. Urgensi Militer
Secara teknis, penundaan ini berakar pada kekhawatiran pemerintah Inggris terhadap aspek legalitas internasional dari serangan tersebut. PM Starmer awalnya menahan izin karena adanya keraguan hukum mengenai sifat ofensif operasi AS-Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran pada akhir pekan lalu. Namun, posisi London berubah drastis pada Minggu malam setelah pangkalan udara Inggris RAF Akrotiri di Siprus dihantam oleh drone buatan Iran. Starmer akhirnya memberikan lampu hijau untuk penggunaan pangkalan udara Inggris, namun terbatas hanya untuk operasi yang bersifat "defensif" guna menghancurkan lokasi peluncuran rudal Iran.
Di awal Maret 2026, ketegangan ini juga merembet ke isu kedaulatan Kepulauan Chagos. Trump memanfaatkan momentum ini untuk mengkritik kesepakatan Starmer yang menyerahkan kedaulatan kepulauan tersebut kepada Mauritius, menyebutnya sebagai kebijakan yang "bodoh" dan membahayakan keamanan pangkalan Diego Garcia. Analis geopolitik mencatat bahwa ketegasan Trump menunjukkan kembalinya diplomasi transaksional yang agresif, di mana AS mengharapkan dukungan tanpa syarat dari sekutunya dalam menghadapi ancaman nuklir dan militer Iran yang kian meningkat.
Ujian Bagi Kemandirian Kebijakan Luar Negeri Inggris
Sikap "sangat kecewa" dari Gedung Putih menempatkan PM Starmer dalam posisi politik yang sulit di dalam negeri. Ia kini menghadapi tekanan dari oposisi yang menuduhnya merusak hubungan dengan sekutu terpentingnya, sekaligus kritik dari sayap kiri yang khawatir Inggris akan terseret lebih jauh ke dalam perang terbuka. Fokus utama bagi Downing Street saat ini adalah menyeimbangkan kepatuhan pada hukum internasional dengan realitas operasional di lapangan, di tengah situasi Timur Tengah yang semakin tidak menentu dan penuh risiko eskalasi.
