Di saat ancaman eksternal membayangi perbatasan, Teheran kini memperketat genggamannya di dalam negeri untuk memastikan tidak ada "front kedua" yang muncul dari jalanan.
Berdasarkan laporan dari Middle East Monitor, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah menetapkan garis keras dalam menghadapi perbedaan pendapat di dalam negeri. Dengan diterapkannya status darurat militer secara de facto, setiap individu atau kelompok yang mengorganisir protes akan menghadapi konsekuensi hukum militer yang sangat berat. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran mendalam rezim bahwa ketidakstabilan internal bisa menjadi tumit Achilles mereka saat menghadapi agresi dari koalisi AS-Israel. Otoritas keamanan kini memiliki wewenang penuh untuk melakukan penangkapan preventif terhadap figur-figur yang dianggap vokal menentang kebijakan perang pemerintah.
Poin Utama Dekrit IRGC:
- Zero Tolerance: Larangan total terhadap semua jenis pertemuan publik yang tidak berizin.
- Pengawasan Digital: Aktivitas daring yang menyebarkan sentimen anti-perang akan dipantau sebagai tindakan sabotase siber.
- Hukuman Maksimal: Dakwaan "Moharebeh" (memusuhi Tuhan) dan kolaborasi dengan intelijen asing disiapkan bagi para pemimpin demonstrasi.
Secara objektif, eskalasi penindasan domestik ini menunjukkan bahwa Teheran menyadari adanya ketegangan sosial yang signifikan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di tahun 2026 ini, keberhasilan Iran dalam menghadapi konflik regional akan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga kontrol sosial di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan ketidakpastian keamanan nasional. Fokus internasional kini tertuju pada sejauh mana komunitas internasional akan bereaksi terhadap pelanggaran hak sipil yang dilakukan atas nama pertahanan nasional ini.
