Konservatif Ancam Batalkan Kesepakatan Inggris-UE, Perang Dagang Baru di Depan Mata
Baca dalam 60 detik
- Partai Konservatif berjanji membatalkan kesepakatan Inggris-UE jika menang pemilu, meski perjanjian baru ditandatangani Jumat lalu.
- Pemerintah Burhanuddin menyebut kesepakatan memangkas biaya ekspor pangan, tetapi serikat ritel ragu harga di rak akan turun.
- Legislasi implementasi akan diajukan pekan depan, sementara skema mobilitas pemuda baru berlaku 2028-2030.

Partai Konservatif Inggris menegaskan akan membatalkan kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa yang baru diteken Perdana Menteri Andy Burnham pada Jumat (atau sebutkan tanggal jika ada), jika partai itu memenangi pemilihan umum berikutnya. Ancaman ini disampaikan Wakil Pemimpin Konservatif Alex Burghart dalam wawancara dengan BBC, Minggu, yang menyebut perjanjian tersebut sebagai "kekacauan" dan tidak akan menurunkan harga di toko.
Kesepakatan yang diteken Burnham mencakup tiga pilar utama: skema perjalanan muda, perdagangan emisi, dan ekspor pangan asal Inggris. Pemerintah berdalih penghapusan sebagian besar pemeriksaan terhadap ekspor pangan akan memangkas biaya bagi pelaku usaha dan berpotensi menurunkan harga bagi konsumen. Namun, janji itu langsung menuai skeptisisme dari berbagai pihak, termasuk dari dalam negeri sendiri.
Burghart mengakui perjanjian tersebut mengurangi beberapa "gesekan" perdagangan, tetapi ia menilai beban tambahan justru akan menimpa 90% petani yang tidak melakukan perdagangan dengan UE. "Saya tidak berpikir akan ada hasil positif, dan ya, kami akan membatalkannya," ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa Inggris harus mengikuti sejumlah regulasi UE tanpa memiliki suara dalam pembuatannya.
Menteri Luar Negeri Ed Miliband membela kesepakatan itu dengan argumen bahwa biaya perdagangan yang lebih rendah akan bermuara pada harga yang lebih rendah. Ia menyebut perjanjian ini memangkas "birokrasi Brexit" yang selama ini memaksa pelaku usaha mengisi jutaan formulir tanpa guna. Miliband juga menepis kekhawatiran soal hilangnya kedaulatan regulasi, dengan alasan bahwa pelaku usaha Inggris yang ingin menjual ke pasar Eropa memang sudah menjadi "pengikut aturan" Brussel.
Dari kubu oposisi lain, Reform UK juga menyuarakan penolakan. Wakil Pemimpin Richard Tice mengatakan kepada Sky News bahwa hanya segelintir eksportir pangan yang diuntungkan, sementara perusahaan yang tidak mengekspor ke UE tetap harus menyesuaikan diri dengan aturan UE. "Divergensi sekarang adalah kekuatan kita. Kita perlu membatalkan net zero agar tagihan energi turun, sementara UE masih terobsesi secara ideologis dengan itu," kata Tice.
Sikap Partai Konservatif ini mempertegas garis pertempuran politik menjelang pemilu. Mereka juga mengkritik skema pengalaman pemuda, dengan alasan bahwa pekerja dari UE akan bersaing dengan anak muda Inggris yang kesulitan mendapat pekerjaan. Sementara itu, Partai Liberal Demokrat menyambut baik skema tersebut sebagai "langkah maju yang besar" tetapi menilai "jauh dari cukup". Partai itu mendesak Inggris bergabung kembali dengan pasar tunggal dan serikat pabean UE untuk menekan biaya hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bagi Indonesia, dinamika politik Inggris ini layak dicermati. Inggris adalah salah satu mitra dagang penting bagi produk-produk Indonesia, terutama minyak sawit, tekstil, dan alas kaki. Ketidakpastian arah kebijakan perdagangan Inggris terhadap UE dapat memengaruhi stabilitas rantai pasok global dan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa. Jika Inggris benar-benar membatalkan kesepakatan, proses penyesuaian regulasi yang tengah berjalan bisa terganggu, dan pelaku usaha Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan pasar Inggris perlu mengantisipasi potensi perubahan tarif dan prosedur bea cukai.
Yang paling krusial, kesepakatan ini masih menyisakan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam menurunkan harga. British Retail Consortium (BRC) telah menyatakan tidak memperkirakan harga di rak supermarket akan turun sebagai dampak langsung dari perjanjian tersebut. BRC menegaskan tekanan kenaikan harga masih ada dan tidak akan terurai oleh kesepakatan ini. Dengan demikian, klaim pemerintah bahwa konsumen akan diuntungkan masih perlu dibuktikan.
Legislasi untuk mengimplementasikan kesepakatan dijadwalkan masuk ke Parlemen Inggris pekan depan. Namun, dengan ancaman pembatalan dari Konservatif dan penolakan dari Reform UK, masa depan perjanjian ini akan sangat bergantung pada konfigurasi politik pasca pemilu. Pertanyaannya, akankah Inggris memilih stabilitas hubungan dengan tetangga terbesarnya, atau justru kembali ke jalur divergensi yang berisiko memperpanjang ketidakpastian ekonomi?



