Harris Desak London-Dublin Sepakati Kriteria Border Poll, Isyarat Baru Menuju Irlandia Bersatu
Baca dalam 60 detik
- Wakil PM Irlandia Simon Harris menilai dialog London-Dublin soal ambang batas referendum penyatuan Irlandia sebagai langkah tata kelola yang wajar.
- Menteri Irlandia Utara Chris Bryant menegaskan kewenangan penuh ada di tangannya dan belum melihat gelombang dukungan untuk poll.
- Partai-partai unionis menolak mentah-mentah, sementara Sinn Féin menyambut baik; dinamika ini bisa memanaskan perdebatan konstitusional menjelang 2027.

Wakil Perdana Menteri Irlandia (Tánaiste) Simon Harris secara terbuka mendorong adanya pembicaraan formal antara pemerintah Inggris dan Irlandia mengenai kriteria penyelenggaraan border poll—referendum penentuan status Irlandia Utara. Pernyataan ini menjadi sinyal terbaru bahwa Dublin tidak lagi ingin menjadi penonton dalam perdebatan konstitusional yang selama ini didominasi London.
Harris, yang juga memimpin partai Fine Gael, menyatakan bahwa ia dan Perdana Menteri Micheál Martin memiliki pandangan sejalan. Menurutnya, kesepahaman bersama soal apa saja yang bisa dijadikan parameter pemungutan suara akan menjadi praktik pemerintahan yang sehat. Ia bahkan memperkirakan proposal bersama dari pemerintah Irlandia terkait persiapan penyatuan Irlandia dapat dirumuskan pada akhir tahun ini.
Pernyataan itu muncul sebagai respons atas komentar Menteri Irlandia Utara Sir Chris Bryant yang menegaskan bahwa keputusan memanggil border poll sepenuhnya berada di tangannya. Bryant, dalam wawancara dengan RTÉ, mengaku belum menangkap suasana publik yang menghendaki referendum tersebut. Ia hanya akan menggelar poll ketika yakin mayoritas warga Irlandia Utara memang ingin bergabung dengan Republik Irlandia.
Bryant berpegang pada bunyi Perjanjian Jumat Agung yang menempatkan kewenangan penuh pada Menteri Irlandia Utara. Ia menolak anggapan bahwa Dublin punya peran langsung dalam menentukan waktu referendum. Namun Harris tidak menggugat pasal tersebut. Yang ia persoalkan adalah bagaimana kriteria itu diterapkan. "Tidak ada perselisihan soal isi perjanjian, tetapi penerapannya butuh pemahaman yang lebih baik," ujarnya, seperti dikutip BBC News NI.
Di balik pernyataan itu, Fine Gael telah menerbitkan cetak biru persiapan penyatuan Irlandia. Dokumen tersebut mengusulkan pembentukan forum antarpartai yang independen namun didukung pemerintah, serta penunjukan menteri junior yang khusus menangani hubungan utara-selatan. Seorang ekonom yang menjadi penasihat Harris bahkan menghitung bahwa biaya fiskal tahun pertama reunifikasi bisa mencapai €25 miliar—angka yang menjadi salah satu rujukan penting dalam debat publik.
Langkah Harris mendapat beragam tanggapan dari partai-partai di Irlandia Utara. Pemimpin Sinn Féin Michelle O'Neill menyambut baik seruan klarifikasi kriteria dan menilai London tidak bisa lagi mengabaikan perubahan historis. Sebaliknya, Pemimpin DUP Gavin Robinson menegaskan partainya tidak tertarik pada "percakapan yang akan mengakhiri Inggris seperti yang kita kenal". Pemimpin UUP Jon Burrows menyebut rencana Fine Gael sebagai "proyek konstitusional pribadi" dan menolak terlibat. Adapun Pemimpin Aliansi Naomi Long berjanji akan terlibat secara hormat, sementara Pemimpin SDLP Claire Hanna menekankan bahwa Irlandia baru harus dibangun, bukan sekadar membalik pemisahan.
"Kami tidak lagi hidup di pulau di mana satu pandangan konstitusional lebih bernilai daripada yang lain. Kedua pandangan sah, dan seperti halnya nasionalis hidup dalam Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Inggris, mungkin saja di masa depan unionis akan hidup dalam Irlandia Utara yang menjadi bagian dari Irlandia bersatu." — Simon Harris
Harris menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hak semua pihak, namun ia meminta debat berlangsung secara hormat. Ia juga menyiratkan bahwa pemerintah Inggris kemungkinan enggan menetapkan ambang batas karena akan mengurangi kendali mereka atas proses. Meski demikian, dorongan Dublin ini setidaknya telah menyuntikkan momentum baru ke dalam percakapan penyatuan yang lebih luas.
Bagi Indonesia, dinamika di Irlandia ini bisa menjadi cermin bagaimana negara dengan sejarah perpecahan mengelola transisi konstitusional secara damai. Prinsip subsidiaritas dan forum konsultatif yang diusulkan Fine Gael mirip dengan pendekatan dialogis yang kerap digaungkan dalam penyelesaian konflik daerah. Namun, yang paling krusial adalah bagaimana London dan Dublin menjaga stabilitas politik di kawasan yang pernah dilanda kekerasan selama puluhan tahun.
Ke depan, publik akan menantikan apakah proposal bersama dari Dublin benar-benar terwujud sebelum akhir tahun. Jika ya, tekanan terhadap London untuk setidaknya membuka dialog soal kriteria akan semakin besar. Pertanyaannya, akankah Downing Street mempertahankan sikap diamnya, atau mulai melirik opsi berbagi parameter demi stabilitas jangka panjang?



