COP31 Diambang Kegagalan: 100 Organisasi Desak Negara Kaya Bertanggung Jawab
Baca dalam 60 detik
- Seratus organisasi lingkungan menuntut presiden bersama COP31 mengubah draf kesepakatan yang dinilai menguntungkan industri fosil.
- Mereka menilai negara maju memblokir kemajuan dan tidak membawa komitmen pendanaan iklim baru, sehingga Global South terabaikan.
- Desakan mencakup penghapusan target carbon capture, pengakuan hak masyarakat adat, dan penegasan tanggung jawab pendanaan publik negara kaya.

Konferensi iklim PBB COP31 di Brisbane memasuki jam-jam kritis tanpa kesepakatan final, setelah seratus organisasi masyarakat sipil melayangkan surat terbuka kepada presiden bersama Chris Bowen dan Murat Kurum. Mereka memperingatkan bahwa tanpa koreksi arah, forum ini akan tercatat sebagai salah satu COP paling mengecewakan dalam sejarah UNFCCC.
Surat yang dikirim pada Jumat malam waktu setempat itu menyoroti ketimpangan posisi negara maju dan berkembang. Menurut koalisi tersebut, negara-negara kaya menghambat kemajuan di berbagai jalur negosiasi dan hadir tanpa janji pendanaan iklim baru. “Global South ditinggalkan,” demikian bunyi surat yang dikutip Guardian.
Kritik utama diarahkan pada draf teks payung yang beredar. Koalisi menilai dokumen itu terlalu akomodatif terhadap kepentingan industri bahan bakar fosil. Penyebab utama krisis iklim—batu bara, minyak, dan gas—tidak disebut secara eksplisit sebagai sumber masalah yang harus ditangani.
Dalam suratnya, koalisi menyebut draf tersebut memiliki ciri khas kesepakatan yang meloloskan carbon capture sebagai imbalan target elektrifikasi—tanpa mewajibkan listrik berbasis energi terbarukan atau menjamin akses bagi masyarakat yang paling membutuhkan. “Tidak ada yang bisa dipertahankan dari rancangan ini,” tegas mereka.
Selain itu, mereka meminta Bowen dan Kurum menghapus target carbon capture, memulihkan komitmen perlindungan hak masyarakat adat, dan memasukkan mekanisme agar negara kaya bertanggung jawab atas pendanaan iklim publik. Koalisi juga mendesak COP31 secara eksplisit menyambut opini penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan kewajiban negara melindungi iklim.
“Tanpa kaitan antara target elektrifikasi dan pembangkit energi terbarukan serta transisi dari bahan bakar fosil, target itu berisiko mendorong tambahan permintaan listrik sementara ketergantungan pada fosil tetap utuh,” demikian peringatan dalam surat tersebut.
Koalisi juga meminta presidensi COP31 melanjutkan peta jalan COP30 tentang transisi dari bahan bakar fosil, bersama presidensi COP30 dan COP32, melalui dialog yang dipimpin presidensi hingga Stocktake Global kedua di luar proses konsensus. Jika tidak, Ethiopia akan menanggung beban kegagalan itu saat menjadi tuan rumah COP32.
Bagi Indonesia, dinamika COP31 ini relevan karena posisi negara sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar dan produsen batu bara utama dunia. Kebijakan transisi energi dalam negeri, termasuk target bauran energi terbarukan dan program pensiun dini PLTU, akan sangat dipengaruhi oleh arah kesepakatan global soal pendanaan dan pengurangan fosil. Jika COP31 gagal menghasilkan komitmen pendanaan yang jelas, negara berkembang seperti Indonesia akan semakin sulit membiayai transisi tanpa membebani anggaran domestik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari presidensi bersama COP31. Namun tekanan dari seratus organisasi menunjukkan bahwa legitimasi kesepakatan akan bergantung pada sejauh mana teks final mencerminkan keadilan iklim, bukan sekadar kompromi diplomatik. Pertanyaannya, akankah negara maju mengubah sikap dalam hitungan jam, atau COP31 benar-benar menjadi panggung kegagalan kolektif?



