Burnham Klaim Kesepakatan Rp360 Triliun dengan Uni Eropa, tapi Partai Oposisi Sebut 'Pengkhianatan'
Baca dalam 60 detik
- Inggris dan Uni Eropa sepakat menghapus pemeriksaan ekspor pangan dan meluncurkan skema mobilitas pemuda, dengan potensi tambahan £17 miliar per tahun bagi ekonomi Inggris.
- Perdana Menteri Andy Burnham menyebut kesepakatan ini sebagai 'hari baik' dan membuka jalan bagi hubungan yang lebih erat, sementara oposisi menuduh pemerintah menyerahkan kedaulatan.
- Legislasi implementasi akan diajukan pekan depan, tetapi kesepakatan tentang biaya kuliah masih alot dan menjadi ujian bagi stabilitas politik Inggris ke depan.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengumumkan kesepakatan baru dengan Uni Eropa yang mencakup penghapusan sebagian besar pemeriksaan ekspor pangan, penautan sistem perdagangan emisi, dan skema mobilitas pemuda. Kesepakatan yang dicapai di Brussels pada Jumat (waktu setempat) ini disebut sebagai langkah signifikan dalam mereset hubungan pasca-Brexit, dengan potensi tambahan hingga £17 miliar (sekitar Rp360 triliun) per tahun bagi perekonomian Inggris menurut analisis Treasury.
Burnham, yang tiba di Brussels untuk menyelesaikan tahap terbaru dari kebijakan reset yang dimulai di bawah pendahulunya, Sir Keir Starmer, menyatakan bahwa ini adalah 'hari yang baik' bagi Inggris dan Eropa. Ia menekankan bahwa kesepakatan ini tidak hanya mengurangi biaya bagi dunia usaha tetapi juga berpotensi menurunkan harga bagi konsumen. Namun, ia mengakui bahwa langkah ini mungkin adalah batas maksimal yang dapat dicapai dalam parlemen saat ini, dan menambahkan bahwa diskusi tentang hubungan jangka panjang akan dilakukan menjelang pemilu berikutnya.
Kesepakatan ini mendapat dukungan dari Presiden Dewan Eropa António Costa, yang menyatakan UE tetap 'terbuka untuk hubungan terdekat yang mungkin' dengan Inggris. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pertemuan puncak ini sebagai 'titik balik' dan menyatakan keyakinannya bahwa solusi untuk biaya kuliah akan ditemukan. Namun, oposisi di dalam negeri langsung mengkritik keras. Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch menilai kesepakatan ini 'tidak adil' karena petani Inggris harus mengikuti aturan Brussels dan lebih banyak anak muda asing akan bersaing dengan pekerja muda Inggris. Ia juga meragukan angka £17 miliar, dengan klaim bahwa modeling yang ia lihat justru menunjukkan dampak 0,0% terhadap PDB.
"Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat Inggris," kata Nigel Farage dari Partai Reform, yang menuduh Burnham sebagai 'penipu total' dan menyebut Jumat sebagai 'hari yang sangat baik bagi UE'.
Sementara itu, Pemimpin Liberal Demokrat Sir Ed Davey menyambut baik skema mobilitas pemuda tetapi menegaskan bahwa langkah tersebut belum cukup. "Kita membutuhkan kesepakatan baru yang benar-benar berhasil untuk Inggris, dan cepat," ujarnya. Perdebatan tentang hubungan Inggris-UE ini juga memunculkan pertanyaan tentang kedaulatan dan aturan bersama, terutama karena Inggris akan menjadi 'pengambil aturan' (rule taker) dari Brussels dalam hal standar pangan dan emisi, sesuatu yang menjadi sorotan kritikus Brexit.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini dapat menjadi preseden menarik dalam mengelola hubungan dagang dengan blok ekonomi besar. Inggris dan UE menunjukkan bahwa kerja sama yang lebih erat dapat dicapai bahkan setelah perpecahan politik, dengan kompromi pada standar regulasi. Indonesia sendiri tengah menjajaki berbagai perjanjian perdagangan, termasuk dengan UE melalui Indonesia-EU CEPA yang masih dalam proses. Pendekatan bertahap yang diambil London—memisahkan isu pangan, mobilitas, dan emisi—mungkin dapat menjadi pelajaran tentang bagaimana mengelola negosiasi kompleks tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Ke depan, legislasi untuk mengimplementasikan kesepakatan ini akan diajukan ke parlemen Inggris pekan depan. Namun, masih ada beberapa ganjalan, terutama kesepakatan tentang biaya kuliah yang diperkirakan akan menjadi pembicaraan alot dalam enam bulan ke depan. Dengan pemilu yang harus digelar paling lambat Agustus 2029, Burnham berjanji bahwa 'rakyat Inggris akan menjadi bos' dalam menentukan arah hubungan jangka panjang. Apakah kesepakatan ini akan menjadi fondasi bagi hubungan yang lebih stabil, atau justru menjadi sumber konflik politik baru di dalam negeri, masih menjadi pertanyaan yang akan diuji dalam beberapa bulan mendatang.



