Kesepakatan Baru Brexit: Perdagangan Pangan Inggris-UE Mengalir Lebih Lancar, tetapi Bea Cukai Masih Menghantui
Baca dalam 60 detik
- Inggris dan Uni Eropa sepakat menyelaraskan aturan produk agri-food, menghapus pemeriksaan di perbatasan Laut Irlandia mulai 2028.
- Dunia usaha menyambut baik pengurangan birokrasi, namun sektor logistik dan energi masih menanti kepastian lantaran kesepakatan listrik belum tercakup.
- Pemerintah Inggris dan UE berkomitmen menuntaskan negosiasi listrik pada 2027, sementara implikasi politik di Irlandia Utara tetap menjadi taruhan.

Pemerintah Inggris dan Uni Eropa resmi meneken kesepakatan baru yang mengatur perdagangan produk pangan, tanaman, dan hewan, sebuah langkah yang oleh Menteri Pertanian Irlandia Utara, Andrew Muir, disebut sebagai "kemajuan besar ke arah yang benar" meski tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan. Kesepakatan yang dikonfirmasi Jumat lalu dalam pertemuan Perdana Menteri Andy Burnham dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels itu akan menyelaraskan kembali seluruh Inggris dengan aturan Uni Eropa untuk produk agri-food, sehingga barang yang dikirim dari Inggris Raya ke Irlandia Utara tidak lagi melewati pemeriksaan di pelabuhan.
Sejak Brexit, Irlandia Utara memang tetap tunduk pada regulasi Uni Eropa untuk produk agri-food, sementara wilayah lain di Inggris tidak. Kondisi ini menciptakan apa yang dikenal sebagai "perbatasan Laut Irlandia"—serangkaian pemeriksaan dan kontrol terhadap barang yang masuk dari Inggris Raya ke Irlandia Utara. Bagi kalangan nasionalis, pengaturan itu adalah kompromi yang diperlukan untuk menjaga perbatasan tetap terbuka dengan Republik Irlandia; bagi kalangan unionis, ia menjadi celaan konstitusional yang dianggap melemahkan posisi Irlandia Utara di dalam Inggris. Ketegangan inilah yang membuat Partai Unionis Demokratik (DUP) sempat membekukan pemerintahan bagi kekuasaan pada 2022–2024 sebagai bentuk protes.
Kesepakatan anyar ini mengambil model yang mirip dengan hubungan Swiss-Uni Eropa. Swiss, yang bukan anggota UE, menerapkan aturan UE hampir sepenuhnya untuk perdagangan agri-food tanpa kontrol perbatasan regulasi, dengan konsekuensi harus menyesuaikan hukum nasionalnya setiap kali ada perubahan regulasi di Brussels dan menerima pengawasan Mahkamah Eropa. Inggris menempuh jalur serupa: mulai Maret 2028, kontrol perbatasan laut untuk produk pangan dari Inggris Raya ke Irlandia Utara akan dihentikan, pos-pos pemeriksaan di pelabuhan Irlandia Utara akan banyak yang tidak terpakai, dan label "Not for EU" pada produk pangan tidak lagi diperlukan. Namun, pemeriksaan pra-Brexit untuk ternak tetap berjalan.
Meski demikian, euforia dunia usaha perlu dibingkai dengan catatan kritis. Perbatasan Laut Irlandia sejatinya terdiri dari dua lapis: standar produk dan bea cukai. Kesepakatan ini memang menghapus lapisan standar, tetapi lapisan bea cukai sama sekali tidak tersentuh. Artinya, pelaku usaha di Inggris Raya masih harus membuat deklarasi pabean untuk barang yang dikirim ke Irlandia Utara, dan risiko penundaan akibat dokumen yang keliru tetap ada. Bagi perusahaan yang beroperasi di seluruh pulau Irlandia, beban administratif ini masih menjadi duri dalam daging.
"Saya kira ini baru setengah jalan dari yang kami harapkan," ujar Andrew Lynas, Direktur Lynas Foodservice, kepada BBC NI, seraya menyebut kesepakatan itu sebagai "langkah besar ke depan" namun tetap menyisakan kekhawatiran soal lamanya implementasi.
Dari sisi pelaku ritel, Chief Executive Retail NI Glyn Roberts menyebut kesepakatan ini sebagai "cahaya di ujung terowongan" setelah bertahun-tahun menghadapi kesulitan pasokan dari Inggris Raya. Senada, Kepala Eksekutif Kamar Dagang Irlandia Utara Suzanne Wylie menilai pengurangan pemeriksaan dan sertifikasi akan menekan biaya serta memangkas tumpukan dokumen. Ia pun menyambut baik kemajuan dalam penautan skema perdagangan emisi dan komitmen terkait baja, tetapi mengingatkan bahwa dunia usaha kini menanti detail teknis dan jaminan bahwa kedua pihak bergerak cepat merealisasikan manfaat yang dijanjikan.
Yang absen dari paket ini tak kalah penting: kesepakatan listrik. Regulator energi Irlandia Utara memperkirakan bahwa penautan kembali jaringan listrik Inggris dan UE dapat memangkas harga grosir listrik di Irlandia Utara hingga 20%. Namun, Brussels menegaskan bahwa kesepakatan listrik harus mencakup kontribusi finansial dari London, dan hingga kini negosiasi masih berlangsung. Dalam pernyataan bersama, kedua pihak berjanji menuntaskan pembicaraan pada 2027 agar semua pengaturan dapat berlaku secepatnya.
Bagi Indonesia, perkembangan ini layak dicermati sebagai cermin bagaimana negara non-anggota UE dapat menikmati akses pasar tanpa hambatan regulasi, tetapi dengan konsekuensi kehilangan sebagian kedaulatan dalam menetapkan standar. Kesepakatan Inggris-UE ini juga menegaskan bahwa integrasi perdagangan modern tidak lagi sekadar soal tarif, melainkan soal keselarasan regulasi dan kepercayaan timbal balik. Ketika Jakarta terus memperjuangkan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, pelajaran dari Irlandia Utara adalah bahwa manfaat nyata baru terasa jika birokrasi di perbatasan—baik barang maupun dokumen—benar-benar disederhanakan.
Ke depan, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah kesepakatan ini akan mengurangi friksi perdagangan, melainkan seberapa cepat implementasinya dan apakah Inggris serta UE mampu menjaga momentum untuk merampungkan paket listrik yang tertunda. Tanpa itu, janji pemulihan ekonomi pasca-Brexit di Irlandia Utara masih akan berjalan setengah hati.



