COP31 Memasuki Hari Terakhir: Menteri Afrika Tantang Negara Kaya, 'Kami Tidak Datang untuk Mengemis'
Baca dalam 60 detik
- Kelompok Negosiator Afrika menuduh negara maju melanggar komitmen Paris Agreement dan menggagalkan pembahasan pendanaan iklim di COP31 Antalya.
- Uni Eropa dituding memimpin blok negara kaya yang menghambat kemajuan soal transisi berkeadilan dan target adaptasi global.
- Afrika menuntut posisi setara dalam transisi energi, bukan sekadar pemasok sumber daya bagi agenda negara lain.

Negara-negara maju dinilai menggerus kepercayaan terhadap proses Konferensi Iklim PBB (COP) karena tidak menepati janji pendanaan di bawah Paris Agreement. Tudingan itu disampaikan Ketua Kelompok Negosiator Afrika, Zanetor Agyeman-Rawlings, pada hari resmi terakhir COP31 di Antalya, Turki, Jumat (20/11/2026).
"Kami tidak datang ke sini untuk mengemis," tegas Agyeman-Rawlings dalam konferensi pers. Ia menegaskan kehadiran delegasi Afrika adalah untuk menuntut hak rakyatnya yang menanggung dampak terberat dari aktivitas industri negara-negara maju. Menurutnya, negara berkembang diminta membayar konsekuensi yang tidak pernah mereka sebabkan.
Afrika, lanjutnya, tersingkir melalui prosedur teknis yang rumit, akses pendanaan yang tidak terjangkau, serta target yang terus berubah tanpa realisasi janji. Pernyataan keras itu muncul setelah kelompok masyarakat sipil menyoroti peran Uni Eropa sebagai pemimpin blok negara kaya yang menahan laju perundingan soal pendanaan iklim, transisi berkeadilan, dan adaptasi.
Dalam pernyataannya, Agyeman-Rawlings menyoroti sikap sejumlah negara yang sejak awal memilih di luar kerangka kesepakatan. Ia menilai sikap tersebut jujur dan transparan. Namun, ia tidak menyebut nama negara secara eksplisit. "Yang kami sayangkan adalah mereka yang tetap berada di dalam kerangka ini tetapi terus merusak proses, kepercayaan, dan kredibilitas kerja kami," ujarnya, seperti dilaporkan The Guardian.
Afrika menuntut hak sah untuk berkembang. Agyeman-Rawlings mengingatkan sejarah kelam benua itu, mulai dari perdagangan budak transatlantik hingga eksploitasi sumber daya pada era kolonial. Ia menolak transisi energi baru menjadi babak pengulangan eksploitasi. "Afrika harus mengambil tempat yang layak dan menjadi bagian dari transisi, bukan sekadar pemasok sumber daya bagi transisi yang dijalani orang lain," katanya.
Pernyataan itu memperlihatkan retakan lama dalam arsitektur iklim global: negara kaya berjanji membiayai transisi, tetapi realisasi dana sering tersendat oleh birokrasi dan syarat yang memberatkan. Ketegangan di Antalya menjadi ujian bagi kredibilitas COP sebagai forum multilateral. Jika draf akhir tidak memuat komitmen pendanaan yang jelas, negara berkembang berisiko kehilangan kepercayaan pada proses yang telah berjalan lebih dari tiga dekade.
Bagi Indonesia, dinamika ini relevan. Sebagai negara berkembang dengan hutan tropis luas dan kebutuhan pendanaan transisi energi yang besar, Indonesia menghadapi persoalan serupa: akses ke dana iklim internasional kerap terhambat persyaratan teknis dan kepentingan politik negara donor. Posisi Indonesia yang tergabung dalam blok negara berkembang dapat memperkuat tuntutan agar pendanaan iklim bersifat adil dan tidak menambah beban utang.
Hari terakhir COP31 akan menentukan apakah ketegangan ini berujung pada kompromi atau kebuntuan. Pertanyaannya, akankah negara maju menepati janji yang sudah dibuat, atau justru memperlebar jurang kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi diplomasi iklim?



