Wales di Persimpangan: Generasi Muda Mulai Tinggalkan London, Plaid Cymru Uji Isu Kemerdekaan
Baca dalam 60 detik
- Plaid Cymru membentuk badan khusus untuk mengkaji opsi kemerdekaan Wales, memicu perdebatan baru di parlemen Senedd.
- Survei menunjukkan mayoritas warga Wales di bawah 35 tahun mendukung kemerdekaan, sementara generasi tua justru skeptis.
- Partai pro-union Reform UK menolak langkah tersebut dan menuduh komisi itu sebagai upaya memecah belah Inggris.

Pemerintah Wales yang dipimpin Plaid Cymru resmi membentuk komisi baru untuk mengevaluasi kemungkinan Wales lepas dari Inggris Raya, sebuah langkah yang langsung memanaskan suhu politik di Cardiff Bay dan memicu reaksi keras dari kubu pro-union.
Langkah ini menandai pertama kalinya partai nasionalis itu memegang kendali pemerintahan Wales setelah meraih 46 kursi dalam pemilihan Senedd Mei 2026. Meski belum menyerukan referendum, konstitusi Plaid Cymru secara eksplisit mencantumkan tujuan "memastikan kemerdekaan Wales di Eropa" sebagai salah satu misi partai.
Perdebatan ini bukan sekadar soal konstitusi. Di baliknya, ada generasi muda Wales yang merasa pembangunan ekonomi dan kebijakan fiskal dari Westminster tidak lagi mencerminkan kebutuhan mereka. Patrick, mahasiswa 20 tahun asal Newport, mengaku memahami mengapa isu kemerdekaan semakin bergema di kalangan sebaya. "Orang-orang merasa tertinggal, terutama generasi saya," ujarnya, seraya menyebut beban pinjaman mahasiswa, biaya hidup, dan ketidakpastian geopolitik sebagai pemicu. Namun ia sendiri belum melihat argumen yang cukup kuat untuk mendukung kemerdekaan penuh, dan lebih memilih devolusi kewenangan yang lebih luas.
Di sisi lain, Cerys, warga Bridgend berusia 35 tahun, justru semakin yakin bahwa Wales harus merdeka. Ia belajar bahasa Wales saat dewasa dan mendalami sejarah, yang menurutnya membuka mata bahwa negaranya "layak mendapatkan lebih dari apa yang diberikan selama ini, baik di masa lalu maupun sekarang." Ia menginginkan Cardiff Bay menguasai penuh urusan kepolisian dan peradilan—dua area yang masih dikendalikan Westminster. "Orang-orang terus menjanjikan devolusi, tapi tidak pernah benar-benar memberikannya," katanya. "Saya percaya pada kekuasaan itu ketika sudah nyata. Sebelum itu, opsi terbaik adalah kemerdekaan."
Prof Laura McAllister, akademisi dari Welsh Governance Centre, Cardiff University, menilai pergeseran sikap generasi muda sebagai fenomena yang tidak bisa diabaikan. "Ada jurang demografis yang nyata," ujarnya, seraya menambahkan bahwa kelompok usia di atas 65 tahun masih sangat skeptis terhadap gagasan kemerdekaan. Menurutnya, untuk memenangkan referendum, dukungan harus mendekati setengah populasi—sesuatu yang belum tercapai saat ini. Ia juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang berpuas diri. "Konsep Inggris Raya tidak memiliki hak ilahi untuk bertahan dalam bentuknya sekarang," tegasnya.
Perbandingan dengan Skotlandia pun mencuat. Dr Jac Larner, analis politik dan pollster dari Cardiff University, melihat kemiripan antara kondisi Wales hari ini dan Skotlandia pada 2007, saat SNP pertama kali berkuasa. Namun ia mencatat perbedaan mendasar: di Wales, penolakan terhadap devolusi masih cukup kuat. "Sekitar sepertiga ingin menghapus devolusi sepenuhnya, dan mungkin kurang dari sepertiga mendukung kemerdekaan," jelasnya. Artinya, jalan menuju konsensus masih terjal.
Reaksi dari kubu pro-union datang dari Reform UK. Pemimpin Wales partai itu, Helen Jenner, menegaskan bahwa pemilih "tidak ingin melihat Wales dicabut dari Inggris Raya" dan menyebut pembentukan komisi tersebut sebagai langkah yang "mengada-ada". Sementara itu, Perdana Menteri Andy Burnham melalui juru bicaranya menegaskan fokus pemerintahannya adalah solusi praktis untuk biaya hidup, bukan pertanyaan konstitusional. Ia disebut akan membangun hubungan kerja konstruktif dengan pemerintah devolusi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah.
Menteri Pertama Wales, Rhun ap Iorwerth, tidak menyurutkan langkah. Ia menegaskan visinya untuk Wales merdeka, tetapi menekankan bahwa dalam jangka pendek ia tetap bekerja sama dengan London untuk mengatasi ketidakadilan fiskal, termasuk soal belanja rel yang dinilainya timpang. "Ada pemahaman baru dari Burnham tentang ketidakadilan belanja rel di Wales," ujarnya usai pertemuan dengan PM di Glasgow bulan lalu. Namun ia mengkritik anggaran musim gugur 2026 yang hanya mengalokasikan dana minim untuk rel, meski janji £14 miliar sudah disampaikan.
"Yang kita lihat dalam politik belakangan ini adalah potensi perubahan melekat pada segala hal yang terjadi," ujar Prof McAllister, mengingatkan bahwa status quo bukanlah jaminan.
Dengan komposisi Senedd yang terbelah antara nasionalis dan pro-union, masa depan Wales dalam Inggris Raya akan sangat bergantung pada kemampuan Plaid Cymru meyakinkan publik bahwa kemerdekaan bukan sekadar proyek idealis, melainkan solusi nyata bagi kesejahteraan. Pertanyaannya kini: akankah gelombang dukungan generasi muda cukup kuat untuk memicu referendum dalam satu dekade ke depan, atau justru devolusi yang lebih luas menjadi jalan tengah yang disepakati?



