Prabowo Sindir Pemegang Izin SDA: Ngaku WNI, tapi Untungnya Kabur ke Luar Negeri
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto menuding sejumlah pemegang izin pengelolaan sumber daya alam berdalih warga negara Indonesia, tetapi menempatkan keuntungan di luar negeri.
- Pernyataan itu disampaikan di hadapan tokoh Muhammadiyah dan NU, mempertanyakan sistem ekonomi yang membiarkan kekayaan nasional mengalir keluar.
- Pemerintahan Prabowo memberi sinyal akan meninjau ulang mekanisme perizinan HGU, IUP, dan HTI yang dinilai terlalu longgar.

Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap pemegang izin pengelolaan sumber daya alam yang mengaku sebagai warga negara Indonesia demi memperoleh konsesi, namun menyimpan keuntungan di luar negeri. Sindiran itu disampaikan saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
Dalam pidatonya, kepala negara menilai negara terlalu bermurah hati memberikan fasilitas kepada pihak yang ingin menggarap kekayaan alam. Berbagai kemudahan itu mencakup hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), sampai hak pengusahaan hutan (HTI). Menurut Prabowo, permohonan izin kepada bupati, gubernur, atau menteri kerap disertai pengakuan sebagai WNI, tetapi orientasi ekonominya tetap ke luar yurisdiksi Indonesia.
“Bangsa ini terlalu baik, bahkan terkesan lemah. Sudah diberi fasilitas, HGU, IUP, HTI, belasan hingga puluhan tahun. Begitu minta izin, mengaku warga negara Indonesia. Tapi begitu untung, untungnya dibawa keluar dan ditaruh di luar,” ujar Prabowo menirukan realitas yang ia nilai menyesatkan.
Prabowo tidak berhenti pada soal izin. Ia mempertanyakan akar sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan alam Indonesia mengalir keluar tanpa meninggalkan nilai tambah domestik. Kepada para profesor, ia mengaku pernah meminta penjelasan ihwal logika ekonomi yang menurutnya janggal. “Sistem apa ini? Jelaskan kepada saya,” ucapnya, seperti dikutip dari pidato tersebut.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan kalangan intelektual untuk turun langsung melihat pengelolaan kekayaan di daerah. Ia menilai para pemimpin umat memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga bisa menyaksikan sendiri bagaimana sumber daya dikelola dan ke mana keuntungannya mengalir. “Anda pemimpin rakyat, Anda ada di daerah. Lihat dengan mata sendiri kekayaan rakyat dibawa keluar,” tuturnya.
“Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli. Geleng-geleng kepala saya, apakah ini negara saya.” — Prabowo Subianto
Pernyataan itu bukan sekadar retorika di forum keagamaan. Ia menyentuh persoalan struktural yang lama menjadi sorotan ekonom dan aktivis antikorupsi: lemahnya pengawasan atas konsesi sumber daya alam, serta minimnya kewajiban mengalirkan keuntungan kembali ke perekonomian nasional. Dalam banyak kasus, pemegang izin mendirikan entitas hukum di dalam negeri, tetapi menempatkan laba melalui skema holding di yurisdiksi pajak rendah.
Prabowo juga menyinggung komitmennya sejak bertugas di TNI untuk mengabdi pada bangsa. Ia menegaskan tidak akan gentar menghadapi pihak yang berusaha menggoyahkan pemerintahannya, termasuk bila muncul demonstrasi atau kerusuhan sebagai respons. “Disangka saya gentar, saya tidak akan gentar,” tegasnya.
Pernyataan Presiden di Palu menjadi sinyal bahwa revisi tata kelola perizinan SDA akan menjadi salah satu prioritas politik dalam waktu dekat. Publik kini menunggu apakah kritik itu berujung pada peninjauan ulang izin yang sudah berjalan, atau hanya menjadi pesan moral tanpa tindakan hukum. Pertanyaannya sederhana: seberapa cepat negara mampu memaksa keuntungan yang selama ini kabur ke luar untuk kembali mengakar di dalam negeri?



